oleh

‎HMI Langsa Minta KPK Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dana Beasiswa

-Aceh-125 views

PENANEGERI, Langsa – Setelah melakukan OTT terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi. HMI Cabang Langsa minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangani kasus dugaan korupsi dana beasiswa.

Pasalnya, dalam penanganan kasus dugaan pemotongan beasiwa yang disinyalir melibatkan sejumlah oknum anggota DPRA, kami menilai masih jalan di tempat, karena sampai sekarang belum adanya status hukum dengan belum di tetapkannya tersangka kasus beasiswa tersebut.

“Jika memang Polda Aceh tidak sanggup menyelesaikan kasus ini secara serius, kami minta KPK untuk bisa turun tangan karena anggaranya sekitar Rp 19 Miliar lebih,” tegas Ketua HMI Cabang Langsa, Hamid Ilham, kepada Penanegeri.com, Kamis (5/7).

“Kami mempertanyakan bagaimana kinerja Polda Aceh terkait kasus ini. Sudah berapa lama kasuh ini bergulir, tetapi tahapannya masih saja ditingkat penyelidikan dan belum ada perkembangan yang signifikan. Kalau memang tidak ada titik terang dalam kasus ini maka sudah selayaknya KPK turun tangan untuk melakukan proses hukum dugaan pemotongan beasiswa tersebut,” ucapnya.

Sepertinya, kata Hamid, kami perlu melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena Polda Aceh terkesan lambat dalam penanganan Kasus korupsi beasiswa ini karena sampai saat ini belum tersangka atau informasi kepada publik tetang kasus tersebut.

“Jangan hanya yang diproses secara hukum hingga tuntas adalah orang-orang yang berada di level kelas bawah saja. Ini penting demi menjaga wibawa lembaga Kepolisian khususnya Polda Aceh. Sehingga tidak terkesan tebang pilih dalam proses penegakan hukum di Aceh,” kata Hamid.

Namunpun demikian, dirinya mengakui untuk melakukan proses hukum Polda Aceh perlu kehati-hatian dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana beasiswa yang terindikasi melibatkan beberapa oknum anggota DPRA. Seharusnya, Polisi sudah bisa meningkatkan proses penyelidikan ke tingkat penyidikan hingga penetapan status tersangka terhadap pelaku.

“Apalagi jika berbagai alat bukti dan saksi sudah cukup, maka Polisi tidak perlu menghabiskan waktu sia-sia untuk menetapkan status tersangka,” jelasnya lagi.

Lanjutnya, melihat perkembangan kasus itu, sepertinya juga kami harus turun aksi untuk menyuarakan kasus beassiwa tersebut, agar jangan hilang isu kasus pemotongan beasiswa dengan kasus tertangkapnya Gubernur Aceh.

“KPK dalam kurun waktu 1×24 jam sudah bisa menetapkan tersangka kasus korupsi, masak Polisi sudah berapa lama menangani kasus pembegalan beasiswa belum ada satu tersangkapun dari oknum anggota DPR Aceh,” tegasnya.

Sambung Hamid, pihaknya juga mendorong kinerja Polda Aceh untuk benar-benar menuntaskan kasus dugaan korupsi beasiswa ini, dan saya yakin bahwa lembaga Kepolisian tidak bisa di interpensi walaupun kasus ini melibatkan para oknum pejabat dan oknum anggota DPRA.

“Polisi berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat, saya percaya itu dan Kepolisian pasti bekerja profesional,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru