oleh

13 Tahun Perdamaian, Aceh Belum Sejahtera

-Aceh-56 views

PENANEGERI, Lhokseumawe – Peristiwa bersejarah perjanjian perdamaian Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah memasuki tahun ke 13.

Perjanjian damai yang dicetuskan oleh Wakil Presiden, kala itu, Jusuf Kalla ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar (mantan Perdana Menteri GAM).

Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, kepada Penanegeri.com, Rabu (15/8) mengungkapkan, dalam rentang waktu ke 13 tahun tersebut nyatanya masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan dan mengisi perdamaian seutuhnya. Pencapaian perdamaian ini terlihat dari sudut kesejahteraan yang belum merata. Namun, jika ditinjau dari sudut tindak kekerasan, konflik bersenjata dan sebagainya sudah tidak ada.

“13 tahun Aceh damai secara khusus perdamaian itu telah terwujud, konflik dan gencatan senjata sudah tidak pernah terjadi lagi. Namun, problem baru justru muncul ditengah perwujudan perdamaian itu sendiri. Problem dari Eks Kombatan GAM misalnya. Terjadi perpecahan diantara kelompok tersebut,” ungkapnya.

Seperti yang tertuang dalam butir MoU Helsinki, lanjutnya, Pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi. Namun, kemenangan kelompok eks kombatan sebagai masyarakat sipil yang memenangkan ruang publik hanya terwujud dalam kontestasi demokrasi elektoral.

“Sehingga demokrasi kesejahteraan yang diharapkan belum berhasil. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakadilan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat” sebutnya.

Sementara itu Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Partai Aceh (DPP-PA) Adi Laweung menilai belum semua butir-butir MoU Helsinki berjalan di Aceh. Segala hal yang berkaitan dengan isi perdamaian harus segera dituntaskan, apalagi usia perdamaian aceh sudah memasuki 13 tahun.

“Dalam hal ini semua pihak harus sama-sama menjalankan mandat sebagai penanggung jawab perdamaian Aceh, bukan malah menekan sebelah pihak untuk mewujudkannya. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh perlu terus bersinergi mematangkan proses perdamaian dalam membangun masa depan Aceh,” jelasnya.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pemuda Pase (APP) Fadel Aziz menyatakan pada hakikatnya menjaga serta merawat perdamaian tidak hanya urusan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seleruh elemen masyarakat Aceh.

“13 tahun Aceh damai masyarakat yang dulunya dihantui rasa takut akibat konflik berkepanjangan kini sudah bisa kembali beraktifikas dengan nyaman. Selama itu juga masyaarakat aceh telah memulihkan rasa traumanya. Berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, politik juga terus bebenah demi menyongsong aceh yang lebih baik,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru