oleh

21 Nama Tokoh Dalam Pusaran Dugaan Kasus E-KTP

PENANEGERI, Jakarta – Beberapa waktu lalu, Tim kuasa hukum Setya Novanto, membeberkan 21 nama tokoh dalam dugaan kasus e-KTP yang tidak tercantum dalam dakwaan kliennya.

Hal tersebut dibeberkan oleh Firman Wijaya dalam pembacaan nota keberatan atau eksepsinya pada sidang lanjutan proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Tim penasihat hukum Setya Novanto mempertanyakan nama-nama yang disebutnya hilang dalam dakwaan kliennya.

Nama-nama tersebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto disebut menerima fee e-KTP.

Firman Wijaya, salah satu tim penasihat hukum Novanto, menguraikan 21 nama yang disebutnya  hilang dalam dakwaan kliennya.

“Ada sejumlah nama yang hilang dan tidak disebutkan sebagai penerima fee dalam surat Dakwaan Terdakwa Setya Novanto,” ujar Firman saat membacakan eksepsi‎ Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (20/12).

Sedangkan dalam kesempatan terpisah, menjawab keberatan tersebut, Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan, bahwa nama tersebut tidak hilang melainkan KPK berfokus pada tindakan Novanto.

Febri Diansyah, menjelaskan tidak ada nama yang hilang, karena yang ada hanyalah pengelompokan pihak-pihak yang diduga diperkaya dengan kasus e-KTP ini.

Baca Juga  KPK Datangi ke Rumah Setya Novanto Malam-malam

“Nanti di proses persidangan tentu masing-masingnya secara rinci akan kita hadirkan sebagai saksi dan kita buktikan karena dakwaan pasti akan lebih fokus pada perbuatan SN,” ujar Febri Diansyah ketika ditemui awak media di gedung KPK.

KPK menjelaskan dengan dikelompokkannya nama-nama tersebut untuk memfokuskan pada perbuatan Setya Novanto saja hingga nanti pembuktian dalam persidangan.

“Untuk alasan fokus saja ya saya kira. Karena fokus dalam dakwaan SN tentu saja paada perbuatan SN. Nanti pada akhirnya kita juga akan buktikan dalam persidangan,” tutur Febri kepada wartawan.

Nantinya kalau memang dibutuhkan untuk penyebutan dan pemanggilana nama-nama tersebut pastinya akan dihadirkan dalam persidangan.

“Nama-nama yang ada atau dalam poin 12 yang ada dalamdakwaan sejumlah anggota DPR RI diperkaya jutaan US Dollar dan puluhan miliar tersebut akan kita uraikan di persidangan sepanjang memang relevan dan dibutuhkan untuk proses pembuktian perbuatan dan kesalhan terdakwa,” ujar Febri.

Diketahui, ke-21 nama tersebut sebelumnya secara gamblang telah disebut oleh Jaksa KPK dalam dakwaan milik Irman dan Sugiharto, serta Andi Agustinus yang telah lebih dulu masuk ke persidangan.

Baca Juga  KPK Akan Lakukan Cek Fisik Terhadap Heli AW 101

“Dalam surat dakwaan terdakwa Setya Novanto dan terdakwa Andi Agustinus ada sejumlah nama yang hilang dan tidak disebutkan sebagai penerima fee dalam surat Dakwaan Terdakwa Setya Novanto,” ujar Firman dalam pembacaan eksepsi‎ kliennya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (20/12).

Ini rinciannya ke-21 nama yang disebut menerima uang e-KTP dalam dakwaan Irman dan Sugiharto tapi tidak disebut di dalam dakwaan  Setya Novanto, antara lain:

1. Melcias Marchus Mekeng (USD 1.400.000).
2. Olly Dondokambey (USD 1.200.000).
3. Tamsil Lindrung (USD 700.000).
4. Mirwan Amir (USD 1.200.000).
5. Arief Wibowo (USD 108.000).
6. Chaeruman Harahap (USD 584.000 dan Rp. 26.000.000.000).
7. Ganjar Pranowo (USD 520.000).
8. Agun Gunandjar Sudarsa (USD 1.047.000).
9. Mustoko Weni (USD 408.000).
10. Ignatius Mulyono (USD 258.000).
11. Taufik Effendi (USD 103.000).
12. Teguh Djuwarno (USD 167.000).
13. Rindoko Dahono Wingit (USD 37.000).
14. Nu’man, Abdul Hakim (USD 37.000).
15. Abdul Malik Haramaen (USD 37.000).
16. Jamal Aziz (USD 37.000).
17. Jazuli Juwaini (USD 37.000).
18. Yasona Laoly (USD 84.000).
19. Khatibul Umam Wiranu (USD 400.000).
20. Marzuki Ali (IDR 20.000.000.000).
21. Anas Urbaningrum (USD 5.500.000).

Baca Juga  KPK Segel 8 Mobil Mewah Bupati Hulu Sungai Tengah

Para politikus diatas yang berjumlah 21 nama yang tidak  tercantum dalam surat dakwaan Setnov dan surat dakwaan Andi Narogong, sudah membantah menerima atau meminta uang.

Bantahan itu disampaikan seusai mereka diperiksa sebagai  saksi oleh KPK atau bersaksi di persidangan maupun di luar dua proses tersebut. (*)

 

Komentar

Berita Terbaru