oleh

3 Fraksi DPR Walk Out dalam Sidang Paripurna Usulan Hak Angket KPK

PENANEGERI, Jakarta – Tiga Fraksi di DPR, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Demokrat melakukan aksi walk out atau meninggalkan ruang rapat saat paripurna DPR tengah membahas penyetujuan usulan Hak Angket pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung DPR-RI Jumat (28/4).

Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB di DPR RI meninggalkan ruangan rapat atau walk out dari sidang paripurna penutupan masa sidang IV 2016-2017 yang tengah membahas penyetujuan usulan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari Jumat (28/4).

Aksi walk out sejumlah anggota DPR karena pimpinan sidang, Fahri Hamzah, tiba-tiba mengetok menyetujui usulan hak angket KPK. Padahal saat sidang ada banyak penolakan dan interupsi.

Usai mendengarkan interupsi dari Fraksi PKB dan Gerindra yang menolak hak angket, dan PDIP yang mendukung hak angket, rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu langsung memutuskan jika usulan hak angket disetujui.

Fraksi Gerindra termasuk yang menolak hak angket itu. Mereka adalah fraksi pertama yang menyampaikan interupsi di ruang sidang.

Namun Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah langsung mengetok palu sidang terkait persetujuan hak angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa mendengar interupsi pada anggota.

Padahal, rapat paripurna pembacaan usulan hak angket belum selesai. Baru didengarkan tiga pandangan dari tiga fraksi yakni Partai Gerindra, PKB, dan Partai Demokrat dan satu anggota dari Fraksi PDIP yakni Masinton Pasaribu.

Namun, Fahri langsung melanjutkan agenda persetujuan hak angket KPK tersebut dengan mengetok palu sidang persetujuan hak angket.

“Jadi kita simpulkan bahwa hak angket KPK disetujui,” ujar Fahri sambil mengetuk palu sidang di Ruang Rapat paripurna, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Sejumlah anggota DPR lainnya pun langsung melakukan interupsi atas keputusan secara sepihak tersebut.

Maka para anggota Fraksi Partai Gerindra juga anggota fraksi PKB dan Partai Demokrat lainnya pun langsung meninggalkan ruangan sidang rapat paripurna.

Awalnya, sejak awal  mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan hak angket yang diajukan Komisi Hukum DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani dalam kasus e-KTP dibuka.

Persetujuan hak angket hanya datang dari Fraksi Hanura. Sekretaris fraksi, Dadang Rusdiana, mengatakan pihaknya setuju tapi dengan syarat hanya diarahkan untuk mempertanyakan rekaman Miryam. “Hanura tidak akan melebar ke mana-mana, apalagi melindungi yang bersalah atau bertujuan memukul balik KPK. Sama sekali bukan itu,” tuturnya.

Wacana pengguliran hak angket ini muncul saat Komisi Hukum DPR rapat bersama KPK pekan lalu. Saat itu mereka mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam.

Adapun tujuan pengajuan hak angket adalah untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani.

Miryam S. Haryani adalah mantan anggota Komisi II DPR RI yang mewakili Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk Dapil Jawa Barat VIII, dan Miryam terpilih kedua kalinya untuk menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019, dan kini duduk sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Sedangkan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri menilai Hak Angket yang digulirkan DPR bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK, terutama kasus e-KTP.

“Jika itu (rekaman) dibuka, maka ada risiko kasus ini akan terhambat, dan itu artinya ada potensi ke depan penanganan e-KTP tidak akan tuntas,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu di dalam DPR sendiri Hak Angket pada KPK ini telah memicu pro dan kontra.

Usulan hak angket KPK ini sejak awal digulirkan telah ditolak oleh sejumlah fraksi, terutama dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Gerindra (F- Gerindra), dan Fraksi Partai Demokrat (F- Demokrat).

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dalam siaran persnya telah menginstruksikan kepada pengurus fraksi Gerindra agar menolak hak angket itu. Alasannya, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas partai.

“Tidak ada satu pihak pun yang dapat membatasi gerak KPK dalam melakukan tugas dan wewenang yang dipercayakan padanya oleh undang-undang,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Kamis, 27 April 2017.

Penolakan hak angket juga datang dari pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah mengatakan ada cara lain yang bisa digunakan DPR untuk bertanya pada KPK.

“Bisa dilakukan tanpa hak angket. Kalau dirasa kurang dan perlu pendalaman lebih jauh, Komisi III bisa bentuk panja. Banyak cara,” ucapnya (27/4).

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan pihaknya menolak lantaran hak angket dapat mengarah pada pelemahan KPK. “Penggunaan hak angket ini tidak tepat waktu, sehingga sikap fraksi jelas tidak setuju,” ujarnya.

Meski sejumlah fraksi menolak terutama 3 fraksi di atas, namun dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu langsung memutuskan jika usulan hak angket pada KPK disetujui.

Inilah yang membuat 3 (tiga) Fraksi ini Walk Out pada hari Jumat (28/4). Bahkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga kemudian meninggalkan ruang sidang mengikuti langkah Fraksinya, Fraksi Gerindra. (*)

Komentar

Berita Terbaru