oleh

5 Point Fatwa Medsosiah MUI

PENANEGERI, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial (Medsosiah).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, perkembangan media sosial saat ini cukup memprihatinkan.

Untuk itu MUI menerbitkan fatwa halal-haram dan panduan bermedia sosial. MUI menamai fatwa itu dengan Fatwa Medsosiah.

Ketua Umum MUI, KH Ma’aruf Amin menjelaskan, fatwa ini sebagai pegangan dan acuan, baik itu secara hukum maupun bersifat pedoman.

Ketua umum MUI Ma’ruf Amin mengatakan, fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian (hate speech) dan permusuhan melalui media sosial.

KH Ma’ruf berharap fatwa tersebut bisa mencegah penyebaran konten media sosial yang berisi berita bohong dan mengarah pada upaya adu domba di tengah masyarakat.

“Selain isinya jangan sampai berita bohong dan adu domba, dan yang sangat dirasakan sudah mengarah pada kebencian dan permusuhan. Jadi, yang dilarang oleh agama,” ujar Ma’ruf dalam diskusi publik dan konferensi pers fatwa MUI di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Baca Juga  Penelitian PBB tentang Hubungan antara Medsos dan Kekerasan

Dalam fatwa MUI tersebut tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial.

“Fatwa ini menurut kami penting. Berangkat dari kami para ulama melihat perkembangan konten medsos tidak hanya positif tapi ada juga negatif,” papar Ketua MUI Maaruf Amin saat acara konferensi pers di Jakarta, Senin (5/6).

Di fatwa tersebut, ada 5 point sebagai diharamkan dalam media sosial yaitu :

1. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
2. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
3. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
4. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i.
5. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

“Jadi, kita harus mengantisipasi agar tidak makin parah keadaan negara ini. Jadi bagaimana fatwa ini bisa menjadi arah dan bimbingan berbangsa dan bisa menjaga ukuwah, dan tetap dapat salih mencintai menyayangi,” kata KH Ma’ruf.

Baca Juga  Penelitian PBB tentang Hubungan antara Medsos dan Kekerasan

KH Ma’ruf berharap, dengan disahkannya Fatwa Medsosiah tepat di bulan Ramadan, dapat menahan diri dari hal-hal yang tidak baik bagi pengunanya.

Umat Muslim juga diharamkan menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i.

MUI juga melarang kegiatan memproduksi, menyebarkan dan-atau membuat dapat diaksesnya konten maupun informasi yang tidak benar (hoax) kepada masyarakat.

Selain itu, aktivitas buzzer (penyebaran)  di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoax (berita bohong), ghibah, fitnah, nami’mah, bullying, aib, gosip dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, maka hukumnya haram.

“Demikian juga haram bagi orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya,” ucap Ma’ruf.

Ma’ruf Amin menyerahkan fatwa MUI tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dengan  berharap fatwa tersebut bisa mencegah konten-konten negatif di media sosial.

Menkominfo Rudiantara mendukung MUI terkait diterbitkannya fatwa medosiah  di bulan Ramadhan ini.

“Fatwa ini diharapkan bisa mencegah konten-konten negatif. Kami akan minta petunjuk kepada MUI untuk menafsirkan praktik-praktik apa saja yang diharamkan di lapangan,” ujar Rudiantara.

Baca Juga  Penelitian PBB tentang Hubungan antara Medsos dan Kekerasan

“Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman,” kata Sekretaris MUI Asrorun Ni’am Sholeh saat membacakan fatwa tentang media sosial, Senin (5/6).

Fatwa MUI ini juga dimaksudkan sebagai paduan bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam, dalam menggunakan media sosial. Fatwa ini mendapatkan dukungan dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

“Media sosial malah lebih banyak digunakan untuk hal-hal negatif. Oleh sebab itu kami dukung fatwa muamalah medsosiah,” ucap Rudiantara. (*)

Komentar

Berita Terbaru