oleh

571 Desa di Aceh Belum Tarik ADD, Ini Tanggapan APDESI

-Aceh-63 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Aceh mengomentari perihal yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh terkait adanya 571 desa di provinsi tersebut belum menarik Anggaran Dana Desa (ADD).

Ketua APDESI Aceh, Muksalmina mengatakan, pernyataan itu disampaikan oleh Kepala DPMG beberapa waktu lalu dalam sebuah acara di Hotel Grand Nanggroe, Kota Banda Aceh. Muksalmina dalam hal ini meminta DPMG menelusuri ulang penyebab utama 571 belum menarik ADD tersebut.

“Kami meminta DPMG untuk menelusuri kembali penyebab utamanya apa, sehingga dapat dipastikan secara kongkret apakah ini danpak kelalaian pemerintahan desa atau kelalaian pemerintahan kabupaten. Hasilnya harus dipublikasikan ke publik agar tidak menimbulkan persepsi,” kata Muksalmina kepada penanegeri.com, Senin (15/10).

APDESI Aceh lantas menjelaskan kendala-kendala yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan banyak desa belum berhasil menarik ADD tersebut. APDESI menyayangkan jika pernyataan yang disampaikan DPMG itu menyudutkan kepala desa.

“Ini terkesan bahwa hanya Geusyik (Kepala Desa) yang bertanggung jawab soal keterlambatan pencairan dana desa. Perlu di ketahui, selama ini kendala pencairan ADD sebagai suatu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) juga dipengaruhi oleh beberapa faktor,” terang Muksalmina.

Baca Juga  Bukan Daerah Rawan, APDESI Aceh Deklarasi Pemilu Damai

Pertama, jelas dia, disebabkan adanya keterlambatan regulasi dari kabupaten yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan pengelolaan keuangan. Kedua, sambungnya, akibat tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah desa dengan Tuha Peut sehingga pencairan dana tertunda.

“Kemudian, tidak transparannya pengelolaan APBG oleh pemerintah desa yang berimbas pada ketidakstabilan dan munculnya kekacauan dalam masyarakat dan ini berakibat pada penundaan pengesahan APBG desa,” tambahnya.

APDESI berharap semua pihak dalam hal ini tidak menyalahkan kepala desa secara sepihak sebelum melakukan investigasi secara mendetail. Pihaknya juga berharap kepada para kepala desa di Aceh agar terus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai tingkatan untuk kelancaran administrasi dana desa.

Komentar

Berita Terbaru