oleh

ACTA Bakal Laporkan PSI ke Ombudsman

PENANEGERI, Jakarta- Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia  di Istana akan dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Ombudsman.

Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman dalam akun twitter, mengunggah bahwa rencana pelaporan itu hari Senin (5/3).

“Breaking News: Hari Senin ACTA laporkan kasus “Dugaan Rapat Pemenangan Pilpres di Istana” ke Ombudsman Republik Indonesia,” cuit di akun Twitter-nya, @habiburokhman, Sabtu (3/3).

Habiburokhman mengatakan, rapat yang dimaksudnya adalah pertemuan antara Presiden Jokowi dan pengurus PSI. Ia mengatakan ada dugaan pelanggaran dari pertemuan tersebut.

“Dugaan itu kuat karena berdasarkan pernyataan mereka (PSI) sendiri,” kata Habiburokhman.

Ia menyebut ada dugaan karena secara hukum harus diverifikasi pihak berwenang, yaitu Ombudsman.

“Jadi istana itu kan sentralnya pelayanan publik dari seluruh Indonesia, pelayanan publik dikendalikan dari Istana. Kalau dipakai untuk urusan lain yang di luar pelayanan publik, misalnya pemenangan pilpres salah satu bakal calon, kita pertanyakan,” ujar Habiburokhman.

“Ombudsman harus verifikasi apakah ini bentuk penyalahgunaan wewenang atau bukan,” tambah dia.

Seperti diketahui, Kamis (1/3) Jokowi menerima tiga pengurus PSI di Istana Negera. Mereka adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, serta Ketua DPP Tsamara Amani.

Terkait Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman yang bakal melaporkan pertemuan PSI dan Presiden Jokowi di Istana Negara ke Ombudsman. Ketum PSI Grace Natalie, seperti dilansir detik.com hanya menanggapi singkat.

“Silakan laporkan saja. Jangan lupa ketua partai yang ke Istana bukan hanya dari PSI,” kata Grace lewat pesan seperti dilansir detikcom, Minggu (4/3).

Grace yakin tak ada mekanisme yang dilanggar dalam pertemuan tersebut. Dia merasa sudah menjelaskan hal itu saat konferensi pers di DPP PSI.

“Tidak ada mekanisme yang kami langgar. Kami sudah jelaskan kemarin di konpers di DPP PSI, bahwa yang kami sampaikan ke presiden meliputi infrastruktur, pengentasan kemiskinan, UU MD3, korupsi dan intoleransi. Terkait intoleransi semakin menjadi jadi mendekati pilkada dan pilpres,” jelasnya.

Grace kemudian menyoroti soal serbuan berita bohong alias hoax yang merongrong demokrasi di Indonesia. Dia prihatin kasus intoleransi membuat prestasi demokrasi Indonesia melorot.

“Serbuan hoax membuat kualitas demokrasi kita menurun. Demokrasi Indonesia yang pernah disejajarkan dengan negara-negara demokrasi mapan, kini melorot gara-gara intoleransi,” ujar Grace. (*)

Komentar

Berita Terbaru