oleh

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kembali Demo Bupati Bireuen

PENANEGERI, Bireuen – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen kembali menggelar aksi demo di pusat kantor pemerintahan, Cot Gapu, Bireuen, Selasa (23/10).

Kedatangan puluhan pendemo dengan mengusung sejumlah poster kritikan itu dikawal ketat personel kepolisian dan Satpol PP Bireuen.

Dalam aksi itu, ada 9 poin yang disuarakan para pendomo, diantaranya mendesak Bupati Bireuen, Saifannur untuk menolak pengadaan mobil mewah seharga Rp 1,9 miliar dalam pembahasan Anggaran APBK-P 2018.

“Kedatangan kami ke sini bukan membicarakan aturan dan undang-undang, tapi lebih dari itu, terutama mengenai moral,” ujar seorang koordinator aksi, Iskandar.

Kedatangan kami ke sini, tambahnya, bukan karena ada yang membayar, tapi ini kami lakukan murni karena hati nurani dan menyahuti kondisi Bireuen saat ini.

Oleh karena itu, kami tetap mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tidak menjalankan roda pemerintahan dengan cara kekeluargaan, baik penetapan kepala dinas, SKPK di liingkungan pemerintahan Bireuen.

“Bupati dan Wakil Bupati Bireuen seharusnya lebih memperhatikan dan pemberdayaan nasib perekonomian masyarakat secara menyeluruh,” desaknya.

Baca Juga  Festival Parade Seni Budaya Bireuen Mulai Ditabuh

Disamping itu, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen juga harus melaksanakan pengadaan/pelelangan proyek APBK Bireuen tetap mencerminkan tansparan dan berkeadilan, jangan menimbulkan kesenjangan sosial diantara kontraktor yang kini terus dirasakan di Bireuen.

“Selama ini dugaan setiap proyek lebih mengutamakan dan dimenangkan oleh perusahaan sanak keluarganya (nepotisme) dan ini mematikan pera kontraktor kecil,” bebernya.

Kami juga menuntut kepada pemimpin Bireuen segera merealisasi janji politik saat kampanye secara tuntas dan iklas.  Lalu terhadap transparansi keterbukaan informasi publik serta penuh tanggung jawab.

“Kami juga ingin melihat bukti ucapan yang katanya siap mewakafkan dirinya kepada masyarakat Kabupaten Bireuen tanpa egois dan sombong,” ujarnya.

Kami juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bireuen segera menghentikan pembangunan Ruko depan rumah sakit umum dr Fauziah Bireuen, sebelum masalah Qanun RTRW direvisi terhadap ruang terbuka hijau.

Lalu menjalankan pelayanan publik secara aturan yang berlaku, baik Disdukcapil, rumah sakit umum Fauziah Bireuen serta sejumlah dinas lainnya yang mulai amburadul dalam segi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami juga mempertanyakan mengenai pembangunan rumah dhuafa. Belakangan tidak tepat sasaran, bahkan adanya indikasi dugaan penjualan rumah kaum duafa kepada yang warga ada dananya,” terangnya.

Baca Juga  Pembangunan Ruko di Lahan PJKA Terus Berlanjut, Meski Bupati Bireuen Melarang

Usai melakukan orasinya, para pendemo diizinkan bertemu dengan Sekda Bireuen, Ir Zulkifli Sp untuk melakukan audiensi secara langsung.

Komentar

Berita Terbaru