oleh

Amerika Serikat akan beri Sanksi Myanmar atas Krisis Rohingya

PENANEGERI, Desk Internasional – Amerika Serikat sedang mempertimbangkan akan memberikan sanksi terhadap otoritas pemerintah Myanmar akibat “kekerasan dan pelecehan traumatis” terhadap kaum Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar yang bergolak.

Amerika mungkin akan menggunakan undang-undang hak asasi manusia untuk menargetkan pemimpin atau kelompok yang terlibat dalam kekerasan di Rakhine Myanmar, kata US Department of State (Departemen Luar Negeri AS) dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (23/10).

“Kami mengungkapkan keprihatinan kami yang paling serius dengan kejadian baru-baru ini di negara bagian Rakhine dan kekerasan, kekerasan traumatis yang dialami Rohingya dan komunitas lainnya,” kata pernyataan tersebut.

“Adalah penting bahwa setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman, termasuk non-state actor dan vigilantee (kelompok massa) untuk bertanggung jawab,” tegas pernyataan US Department of State.

Dari pernyataan itu yang dimaksud dengan ‘Non-state actor’ artinya adalah individu atau organisasi yang memiliki pengaruh politik yang signifikan namun tidak bersekutu dengan negara atau negara tertentu.

Sejak 25 Agustus, tentara Myanmar melakukan aksi militer yang brutal di Rakhine melawan Rohingya.

Baca Juga  ARSA Umumkan Gencatan Senjata

Lebih dari 600.000 orang Rohingya telah meninggalkan negara tersebut, sebagian besar tiba di Bangladesh dengan berjalan kaki atau dengan naik perahu kayu.

Sejumlah lembaga bantuan kemanusiaan kini berupaya untuk menolong para pengungsi Rohingya yang jumlahnya terus bertambah.

“Kami mengeksplorasi mekanisme akuntabilitas yang tersedia berdasarkan undang-undang AS, termasuk sanksi yang ditargetkan Global Magnitsky,” kata Heather Nauert, juru bicara US Department of State (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat).

Berdasarkan ‘Global Magnitsky Human Rights Accountability Act’ (Undang-Undang Akuntabilitas Intelijen Global Magnitsky), presiden dapat memblokir atau mencabut visa individu dan entitas asing tertentu atau mengenakan sanksi properti terhadap mereka.

Pemerintah AS terakhir memberlakukan sanksi terhadap Myanmar pada 1997 saat Myanmar berada di bawah kediktatoran militer. Setelah transisi menuju demokrasi, sanksi itu dicabut pada bulan Oktober 2016 oleh Presiden Barack Obama. (*)

Komentar

Berita Terbaru