oleh

Anggota Dewan Golkar Sempat Memancing Emosi Massa Saat Demo di Bireuen

PENANEGERI, Bireuen – Aksi demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen, di depan gedung DPRK Bireuen sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan salah satu anggota dewan dari partai Golkar, Senin (8/10) siang.

Ketegangan tersebut bermula dari adu mulut anggota dewan dari Partai Golkar, Muhammad Amin atau Keuchik Min sehingga sempat terjadi aksi dorong-mendorong dengan mahasiswa.

“Beek kapeu aneuk miet kamoe, (jangan kamu nilai kami anak-anak),” ujar politisi Golkar, Keuchik Min dengan nada tinggi.

Mendengar perkataan itu, sejumlah koordinator aksi ikut terpancing emosi, bahkan hampir saja terjadi keributan yang sangat memalukan.

Beruntung kejadian itu bisa dilerai sejumlah personel polisi yang ikut mengamakan aksi itu serta beberapa mahasiswa lainnya.

Sejatinya anggota dewan itu tidak bersikap demikian, apa lagi aksi dilakukan mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen merupakan bentuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam orasi yang dismpaikan, ada 10 tuntutan yang disampaikan kepada DPRK Bireuen, salah satunya, membatalkan pengadaan mobil dinas mewah Bupati Bireuen dengan harga Rp 1,9 miliar dalam APBK-P 2018.

Sementara orator lainnya, Meliza meminta Bupati Bireuen tidak memaksa kehendak dalam menerima mobil dinas baru usulan APBK-P 2018, karena ada pertimbangan tanggungjawab moral, sebab kondisi keuangan daerah Bireuen sedang devisit.

Di samping itu, meminta Bupati Bireuen, H Saifannur tidak menjalankan roda pemerintahan secara dinasti, terhadap penempatan kepala SKPK di lingkungan Pemkab Bireuen.

“Seharusnya Bupati Bireuen lebih memperhatikan serta melakukan pemberdayaan nasib ekonomi pedagang kaki lima di Bireuen, bukan sebaliknya,” katanya.

Mendesak Bupati Bireuen untuk menganggarkan beasiswa/santri kurang mampu sesuai dengan Undang-undang Nasional, berlaku dengan mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBK Bireuen.

“Bupati Bireuen Saifannur harus menunaikan janji politiknya saat kampanye secara tuntas dan ikhlas. Selain itu transparansi, keterbukaan infomasi publik serta penuh tanggungjawab,” timpalnya.

Kemudian menuntut ucapan dan perbuatan yang siap mewakafkan dirinya kepada masyarakat Bireuen, tanpa egois dan sombong. Apabila pernyataan sikap tuntutan ini tidak ditindaklanjuti pihak legislatif-eksekutif Bireuen sebagaimana 10 poin tuntutan ini.

“Maka kami tetap akan turun kembali ke jalan, memperjuangkan permasalahan aspirasi masyarakat Kabupaten Bireuen dengan massa yang lebih banyak lagi sampai tuntas penyelesaiannya,” tukasnya.

Komentar

Berita Terbaru