oleh

Antisipasi Hoax jelang Pilkada Serentak 2018

PENANEGERI, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpesan agar kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak bisa menjaga keutuhan dan kondusifitas daerah jelang pesta demokrasi yang digelar pada Juni 2018 mendatang.

Kunci semua itu, kata Tjahjo adalah stabilitas. Ia meminta agar kepala daerah bisa berkomunikasi dengan baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) setiap kali mengambil putusan kebijakan politik di daerah.

“Ini harus dicermati dengan baik. Kalau jaman Pak Soeharto dulu, ‘gelas pecah’ bisa segera dideteksi. Jangan sampai suasana di DKI Jakarta (Pilgub) menjadi terulang di daerah lain saat Pilkada 2018,” kata Mendagri Tjahjo di Kantor BPSDM Kemendagri, Senin (22/5).

Menurut dia, ada pihak yang awalnya sengaja ingin merusak kebersamaan dan kerukunan bangsa Indonesia. Kondisi ini harus disikapi dengan baik. Tjahjo menambahkan, jajaran pemerintah daerah (Pemda) terus berkordinasi dengan Forkompinda dan tokoh-tokoh di sana.

Ia juga berpesan agar kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi pilkada serentak ke depan lebih arif dan bijak saat bersinggungan langsung dengan masyarakat. Contohnya kasus Gubernur nonaktif Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang divonis bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama.

Baca Juga  Hasil Final Quick Count Pilgub Sumut : Pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah (ERAMAS) Menang

“Saya titip pesan, jangan urus rumah tangga orang. Apalagi kalau ini soal keyakinan dan agama,” tambah Mendagri Tjahjo.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan arahan dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2015 di BPSDM Kemendagri.

Masyarakat agar Waspada Hoax

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga meminta masyarakat bersikap bijak dengan menyebarnya isu-isu yang dinilai mengandung ‘hoax’ di media sosial. Informasi tersebut cenderung bersifat fitnah dan provokasi sehingga masyarakat harus berhati-hati.

“Mencermati berbagai posting media sosial yang berkembang akhir-akhir ini, bahwa memang perlu filter untuk posting gambar atau video yang ada, karena banyak yang bersifat provokatif dan fitnah,” ucap Mendagri Tjahjo.

Mendagri Tjahjo mencontohkan berbedarnya foto dan video yang menyebut ada bentrok hingga warga terbunuh di Pontianak, saat Pawai Gawai Dayak yang bersamaan dengan adanya aksi Bela Ulama kemarin. Padahal tidak ada.

“Memang ada kegiatan bersamaan antara Suku Dayak yang pawai dan pendukung aksi bela agama, tetapi mereka sudah dalam pengawalan aparat keamanan sehingga situasi kondusif. Tapi berita yang muncul seperti mengerikan,” ujarnya.

Baca Juga  Gugatan Paslon Gubernur Aceh Ditolak MK

“Kita semua harus hati-hati dengan setiap kegiatan cipta opini dan kondisi yang dilakukan oleh lawan Pancasila, lawan NKRI, lawan Bhineka Tunggal Ika, lawan UUD 45, lawan orang yang tidak tidak ingin adanya ketenangan di Indonesia oleh gerakan-gerakan provokator tersebut yang ingin Indonesia kacau,” papar Mendagri.

Mendagri Tjahjo mengajak agar masyarakat harus mampu menyaring pemberitaan-pemberitaan yang diduga berisi fitnah dan provokasi dan tidak membantu menyebarkannya.

“Mari kita masyarakat Indonesia yang Pancasilais sejati untuk membantu aparat kepolisian dan TNI sebagaimana perintah Bapak Presiden Jokowi untuk gebuk dan bersikap dengan tegas kepada elemen bangsa Indonesia yang anti Pancasila, UUD45, NKRI, BhinekaTungga Ika dansegala bentuk organisasi yang terlarang di Indonesia,” tegasnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru