oleh

Aturan Full Day School Dibatalkan

PENANEGERI, Jakarta- Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo akhirnya membatalkan kebijakan Full Day School, yaitu lima hari sekolah dengan delapan jam belajar perhari penuh,  yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah.

Sebagai ganti Peraturan Menteri itu, maka pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menggantikan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah.

Perpres ini akan disiapkan sebagai tanggapan atas maraknya kritik dan penolakan dari berbagai pihak terutama ormas Islam yang merasa banyak kekurangan dari peraturan menteri.

Kebijakan yang semula akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru nanti ini mendapat tentangan dari berbagai pihak, antara lain dari MUI dan Nahdlatul Ulama (NU), karena berpotensi menggerus keberadaan madrasah diniyah yang sudah berkembang lama.

Sebab dengan 8 jam di sekolah, para siswa tidak akan punya waktu lagi untuk belajar di madrasah. Padahal, biasanya, mereka pergi ke madrasah setelah pulang sekolah.

Baca Juga  Klarifikasi Soal Gaji Guru 31 Juta

“Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula permen (peraturan menteri) yang akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden (perpres),” kata Ketua MUI KH Ma’ruf Amin di Kantor Presiden, Senin (19/6).

Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6).

Usai pertemuan, Ma’ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

“Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu,” kata Ma’ruf Amin.

Ma’ruf mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden.

Penyusunan perpres ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur. Misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain.

Aturan itu juga akan menguatkan posisi madrasah diniyah. Tidak hanya dilindungi, tapi juga dikuatkan. Tentu harus bisa menangkal berkembangnya paham radikalisme.

Baca Juga  Melalui Pendidikan di Tampur Paloh, Sinergi Pertamina EP dan TNI Dukung Nawacita Pemerintah

“Karena itu, mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah (LHS), tetapi mungkin yaitu pendidikan penguatan karakter. Jadi memang menyeluruh kepada masalah-masalah yang di situ dikehendaki, hingga nanti diharapkan bahwa aturan itu menyeluruh komprehensif dan bisa menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat,” terang KH. Ma’ruf Amin . (*)

Komentar

Berita Terbaru