oleh

Bawaslu DKI Terapkan Pengawasan Berbasis IT

PENANEGERI, Jakarta – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) DKI Jakarta melakukan inovasi dalam pelaksanaan Pilkada (pemilihan kepala daerah) 2017. Lembaga tersebut memberlakukan pengawasan partisipatif berbasis teknologi informasi. Tiap anggota panwas yang ditugaskan pada TPS (tempat pemungutan suara) nantinya, wajib mendokumentasikan proses pelaksanaan pemungutan suara. Baik berupa video maupun foto.

Mimah Susanti selaku Ketua Bawaslu DKI Jakarta menyatakan, pengawasan berbasis IT merupakan salah satu strategi pengawasan, karena selama ini belum pernah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta.

“Sosialisasinya sudah dilakukan ke seluruh pengawas TPS, harapannya agar setiap anggota menggunakan teknologi ini dengan telepon genggam mereka”, tutur Mimah di kantornya, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (8/2).

Dirinya mengakui, strategi berbasis IT ini pasti mengalami sejumlah kendala dari segi teknisnya. Yakni, tidak semua pengawas TPS menggunakan telepon genggam jenis android.

“Sekitar 70 persen kami harap pengawasan IT ini dapat dimaksimalkan, karena ada dua cara, selain dengan video juga punya ceklist alat bantu pengawasan dan itu akan kami gunakan keduanya”, lanjut Mimah.

Lebih lanjut Mimah menjelaskan, saat bertugas di TPS nanti, ada beberapa fokus pengambilan foto atau video yang penting dan harus direkam pengawas. Yaitu, situasi dan kondisi lapangan. Pengawas juga harus bisa melihat peristiwa mana yang menurutnya penting.

“Misalnya ada pemilih yang bawa surat keterangan, kemudian diduga menggunakan hak pilih dua kali atau ada pemilih mencurigakan. Saya harap itu bisa didokumentasikan baik foto maupun video”, lanjutnya.

Dikatakannya, terkait dengan berita acara hasil penghitungan suara dan salinannya, dirinya mengganggap itu juga penting diabadikan. Agar pengawas punya data pembanding.

“Kami juga akan minta pengawas TPS dokumentasikan salinan berita acara yang dipegang saksi. Karena itu ada tanda tangan saksi di lapangan. Pastikan pengawas mengetahui seluruh petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) di lapangan. Ini untuk memastikan seluruh penyelenggaraan di TPS berjalan sesuai aturan”, tutup Mimah.

Komentar

Berita Terbaru