oleh

Bawaslu Tidak Pernah Minta Penundaan Status Tersangka

PENANEGERI, Jakarta- Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto soal penundaan penetapan tersangka calon kepala daerah tak mewakili institusinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan tidak pernah meminta untuk penundaan pengumuman tersangka korupsi calon kepala daerah oleh KPK, saat rapat koordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto.

Saat itu, Bawaslu memang diajak dalam rapat di Kemenko Polhukam. Adapun salah satu agenda rapat adalah membahas soal banyaknya penangkapan terhadap peserta Pilkada Serentak 2018.

“Tapi kami tidak ada pengambilan keputusan. Sifatnya hanya reporting ke Wiranto,” ujar Fritz dalam diskusi “Polemik” Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (17/3).

Fritz mengatakan, Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum tidak pernah meminta adanya penundaan proses hukum tersebut. Jadi, Fritz mengaku terkejut saat Wiranto menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers.

“Saya dengan KPU saling berpandangan saat Menko Polhukam bilang demikian. Karena kami tidak meminta adanya penundaan,” kata Fritz.

Fritz menduga Wiranto memiliki alasan lain sehingga melontarkan pernyataan seperti itu. Namun, ia menegaskan bahwa permintaan penundaan itu dilakukan tanpa meminta persetujuan Bawaslu.

Wiranto sebelumnya menegaskan, imbauannya kepada lembaga KPK bukan dimaksud untuk mencegah penindakan korupsi, namun untuk menghindari adanya tuduhan bahwa KPK bermain politik ketika menangani perkara calon kepala daerah.

“Kita kan mengatakan kemarin bahwa penundaan itu kan tidak mengurangi ancaman. Penundaan semata-mata untuk tidak menimbulkan syak wasangka, tidak menimbulkan suatu tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik,” ucap Wiranto di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3) lalu.

Selanjutnya, Wiranto menekankan bahwa ucapannya itu hanya imbauan, yang artinya tidak ada paksaan di sana. “Tujuan kita baik kok, bukan mencegah untuk penindakan, bukan untuk mencegah pengusutan, silakan saja. Tapi kalau ada suatu penetapan sebagai calon tetap ya, maka silakan saja,” ucap Wiranto.

“Kalau ternyata enggak mau, ya silakan saja. Namanya bukan pemaksaan kok, ini kan suatu komunikasi yang kita jamin agar pilkada itu aman, agar pilkada serentak itu tidak diwarnai dengan kericuhan dan agar pilkada yang kita harapkan menjadi tongkat demokrasi ini dapat berjalan dengan aman. Tidak ada paksaan, semuanya imbauan,” tegas dia. (*)

Komentar

Berita Terbaru