oleh

Berusaha Memberantas Miras Pomdam XVII/Cend Dianggap Melanggar HAM

PENANEGERI, Jayapura – Pada hari Jum’at 21 September 2018 telah berlangsung Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Klas I-A Jayapura antara Pemohon PT. Sumber Makmur Jayapura (PT. SMJP) melawan termohon 1 Pomdam XVII/Cenderawasih dan termohon 2 Satpol PP Provinsi Jayapura.

Adapun putusan PN dalam sidang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan Perbuatan Termohon 1 adalah perbuatan melawan hukum.
b. Menyatakan perbuatan Termohon 1 adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia
c. Menyatakan menolak ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon.
d. Memerintahkan Termohon 2 untuk segera mengembalikan barang milik Pemohon.
e. Memerintahkan kepada Termohon 1 dan Termohon 2 untuk membayar biaya perkara.

Sedangkan kelemahan-kelemahan pemohon yang dituangkan dalam draft penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh termohon 1 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Praperadilan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat yang asli dari Surat Izin Tempat Usaha nomor : 503/05440/PM & PTSP masa berlaku hingga 23 September 2018 dan 23 September 2019;

b. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat yang asli dari Surat Penunjukkan Sub-Distributor dari PT. Sinar Makmur Timur Distibutor, Nomor : 006/SPP/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017

c. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat yang asli dari Surat Penunjukan dari PT. Delta Jakarta Tbk sebagai Distributor No. 010/L.SP-Distributor/Dirs/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Di tempat dan kesempatan terpisah, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi saat diklarifikasi tentang putusan ini mengkonfirmasinya, “Ya kami sudah menerima laporan dari Kepala Hukum Kodam XVII/Cenderawasih (Kakumdam) tentang putusan PN tersebut.”

Kolonel M. Aidi

Kolonel Aidi menerangkan, Ironisnya Pomdam yang berusaha melaksanakan pencegahan peredaran Miras (minuman keras) di Papua yang mana miras itu nyata-nyata memabukkan dan merusak mental generasi, justru dipandang melanggar hukum, sedangkan pelaku perdagangan miras yang nantinya berpotensi merusak mental juga moral ribuan warga Papua justru bebas dari tuntutan hukum.

Pomdam selama ini berusaha keras mencegah peredaran minuman keras memabukkan di Papua guna menyelamatkan warga Papua dari pengaruh negatif Miras, namun justru dianggap melanggar HAM.

Sedangkan para pelaku pengedar Miras yang pastinya akan mengancam merusak moral dan kehidupan  mental kesehatan warga Papua tidak di sebut melanggar HAM.

Kalaupun tindakan Pomdam itu dianggap melanggar HAM, maka pengadilan lebih memilih menghukum orang yang melakukan pelanggaran HAM terhadap 1 orang di mana orang tersebut telah dan akan melakukan pelanggaran HAM atau berpotensi merusak moral dan kehidupan terhadap ratusan bahkan ribuan orang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kolonel Aidi sebelumnya, bahwa dasar oleh Pomdam dalam mengambil tindakan penahanan terhadap 2 (dua) kontainer miras tersebut adalah Perda Provinsi Papua dan Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh hampir seluruh pejabat di Papua.

Namun ternyata Perda Provinsi Papua hanya sekedar retorika tanpa makna, nyatanya tidak bisa diterapkan serta diaplikasikan di lapangan.

Termasuk Pakta Integritas yang ditandatangani oleh hampir seluruh pejabat di Papua mulai dari Gubernur sampai para ketua DPR kabupaten di seluruh Papua juga hanya sekedar sensasi yang seolah-olah hanya ingin menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah peduli terhadap dampak negatif miras di Papua.

Tetapi kenyatannya di lapangan hanya ibarat meludah kemudian dijilat sendiri.

Namun Kodam dalam hal ini sebagai salah satu unsur yang ikut bertandatangan pada Pakta Integritas tersebut masih bisa memegang komitmen untuk melindungi segenap warga masyarakat Papua, bahwa Kodam lah salah satunya yang mampu berkomitmen terhadap apa yang pernah disepakati dan ditandatangani bersama tersebut untuk menanggulangi meluasnya peredaran miras yang sangat memabukkan.

Untuk itu perlu publik serta masyarakat luas ketahui bahwa PN yang memutuskan persidangan dengan memenangkan penggugat adalah salah satu yang ikut bertanda tangan di dalam Pakta Integritas tersebut.

Tetapi apa yang mereka tandatangani dahulu sebagai wujud janji dan komitmen ternyata tidak mampu mereka pegang dan terapkan.

Bila Pomdam dianggap salah prosedur, lantas siapakah yang paling tepat bertindak sesuai prosedur dalam menerapkan Perda dan Fakta Integritas tersebut ?

Apakah cukup dengan kalimat “salah prosedur” maka barang yang memabukkan (miras) seketika menjadi normal dan wajar ?

Bila yang berwewenang sungguh-sungguh dan berkomitmen ingin memberantas peredaran miras sesuai amanah Perda dan Pakta Integritas, maka sudah barang tentu barang miras yang meluas dan memabukkan  tersebut bisa ditanggulangi, dan tidak perlu lagi diendus, diintai di sweeping dan lain sebagainya.

Karena sesuai Pakta Integritas untuk menanggulangi meluasnya bahaya miras yang memabukkan di Papua.

Atau apakah aparat yang berwewenang hanya akan membiarkan barang tersebut beredar bebas ke masyarakat  ?

Setelah itu bagaimana dengan kerja keras komitmen aparat yang berwewenang yang menggelar operasi besar-besar melaksanakan pencarian, penggerebekan, sweeping dan lain-lain ?

Pada kesempatan ini Kodam XVII/Cenderawasih juga ingin mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada para pihak yang memiliki moral dan ketulusan, peduli terahadap keselamatan masyarakat dari pengaruh negatif Miras, dan selama ini telah mendukung Kodam dalam tindakannya melindungi segenap masyarakat dari bahaya miras yang memabukkan.

“Diantaranya adalah tokoh-tokoh agama atau FKUB, Tokoh Masyarakat, para adik-adik Gerakan Pemuda Anti Miras dan pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu/persatu,” papar Kolonel Aidi.

Meskipun saat ini harus jadi penonton terhadap orang-orang yang akan merusak moral generasi Papua seakan-akan menari-nari merayakan kemenangannya.

Fenomena ini juga merupakan isyarat bagi pengusaha-pengusaha miras di Papua maupun di luar Papua bahwa bisnis miras di Papua adalah bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, serta relatif aman dari segala hambatan hukum.

Jika bahaya makin meluasnya miras yang memabukkan ini tidak ditanggulangi secara seksama, maka akan dikhawatirkan aspek hukum hanya sekedar menjadi bahan permainan bagi pelaku bisnis miras memabukkan yang kian merajalela. (*)

 

Komentar

Berita Terbaru