oleh

Cara Polisi Sikapi Aksi Penjarahan di Palu oleh Korban Gempa

PENANEGERI, Jakarta –  Polisi bertindak mengantisipasi aksi penjarahan yang dilakukan oleh korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Namun, Polri masih melihat ada sisi manusiawi dari pengambilan beberapa makanan di minimarket dan swalayan tersebut.

“Bukan penjarahan, mereka itu lapar,” ucap Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

Kapolri Jenderal Tito meminta kepada bawahannya untuk tidak lakukan kekerasan, dan kepada masyarakat untuk patuhi aturan hukum.

“Kita akan meningkatkan pengamanan, tapi sebetulnya solusinya bukan kita melakukan kekerasan kepada masyarakat. Tetap kita mengimbau mereka untuk mengindahkan hukum. Tapi persoalan utamanya adalah mereka panik karena takut kekurangan logistik, makanan, BBM,” jelasnya.

Salah satu aksi penjarahan terjadi di daerah Tondo, Palu Utara. Ratusan warga menyemut di Pusat Pergudangan Tondo. Mereka datang menggunakan sepeda motor hingga kendaraan roda empat.

Mereka mengambil berbagai barang, seperti cat, seng, dan tripleks. Tidak ada polisi yang berjaga, sehingga mereka leluasa membawa barang tersebut.

Menanggapi beberapa peristiwa tersebut, Polisi terjunkan 1.400 personil di Palu. Polisi tetap berperinsip tidak boleh ada penjarahan.

“Ini rencananya akan dikirim lagi ke sana, kemungkinan sekitar 1.400 personel akan membantu mengamankan, kemudian merehabilitasi, membersihkan di sana, seperti di Lombok. Polri tetap concern bahwa ‘penjarahan’ tidak boleh terjadi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/10).

Irjen Setyo mengatakan pihaknya telah mengagalkan aksi penjarahan di gerai ponsel di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu.

“Tadi pagi ada upaya sekelompok orang menjarah toko Makmur Jaya, toko handphone. Pelaku berhasil dibekuk polisi,” katanya.

Adapun pelaku kejahatan yang beraksi saat terjadi bencana akan dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai diatur dalam KUHP.

“Dalam situasi bencana, melakukan kejahatan hukumannya lebih berat. Dalam KUHP diatur jika situasi bencana lalu melakukan kejahatan, itu lebih berat ancaman hukumannya,” tandas Irjen Setyo. (*/dtc)

Komentar

Berita Terbaru