oleh

Catur Widi : Konfrensi People Global Confrence Against IMF-WB Tetap Digelar

PENANEGERI, Bali – Puluhan organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berasal dari luar dan dalam wilayah Provinsi Bali dilaporkan telah melakukan konfirmasi untuk mengikuti People Global Conference Against IMF-WB yang akan di helat mulai tanggal 11 hingga 14 Oktober 2018, di Auditorium RRI, Denpasar.

“Hingga saat ini, sudah ada 30 lebih organisasi yang berasal dari dalam dan luar Bali melakukan konfirmasi untuk mengikuti konfrensi People Global Conference Against IMF-WB,” demikian diungkapkan Catur Widi Asmoro kepada Penanegeri.com, Rabu (10/10) selaku Panitia Nasional pada kegiatan konfrensi tersebut.

Dijelaskannya, tidak ada pembatalan terkait pelaksanaan konfrensi People Global Conference itu. Acara tetap berlangsung sesuai dengan ketetapan. Segala prosedur perijinan sudah sesuai dengan aturan berlaku.

“Memang ada pihak yang menyebutkan, bahwa agenda ini bukanlah dari masyarakat Bali, tapi pada kenyataannya banyak Ormas Bali yang antusias mengikuti konfrensi ini,” terang Catur.

Diakuinya, pihak panitia memang belum sempat menjelaskan kepada masyarakat Bali, bahwa dimanapun IMF digelar pasti ada penolakan dari rakyat tuan rumah penyelenggara.

“Karena rakyat tuan rumah tau, IMF merupakan penyebab terpuruknya ekonomi negara mereka. Hal inilah yang kami akan jelaskan kepada masyarakat Bali,” timpal aktivis asal Jakarta ini.

Catur juga menegaskan, dalam agenda People Global Conference ini, tidak ada kepentingan politik. Kegiatan tersebut murni diprakarsai oleh Ormas dan Organisasi Kerakyatan yang banyak menjadi korban pembangunan ekonomi Indonesia.

“Sampai saat ini tidak ada kepentingan politik. Jika salah satu elemen politik juga melakukan hal yang sama, itu merupakan suatu kebetulan,” tegasnya.

Harapan Terhadap Pemerintah

Ketua Nasional Pembaru Indonesia ini berharap, pemerintah harus lebih peduli dengan keadaan rakyat dan bisa mengambil posisi terhadap orientasi pembangunan dengan tidak lagi mengambil hutang dan investasi dari luar negeri.

“Pak Jokowi mulailah menjalankan janji awal nawacita, yaitu reformasi agraria sejati. Karena banyak janji pak Jokowi bertolak belakang,” serunya.

Contohnya, lanjut Catur, pak Jokowi mengatakan reformasi agraria tapi buktinya malah melakukan sertifkasi besar-besaran sehingga menambah jumlah konflik.

“Kemudian janji membangun ekonomi, nyatanya banyak proyek liberalisasi terjadi. Kami berharap pak Jokowi menghentikan kerjasama international yang telah menyetir ekonomi dan pembangunan Indonesia,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru