oleh

Demo Berlanjut, Ratusan Masyarakat Tolak Tambang PT EMM

PENANEGERI, Nagan Raya – Ratusan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang kembali menggelar aksi massa menolak PT Emas Mineral Murni (PT EMM) yang akan menjalankan usaha pertambangan di daerah mereka, Selasa (18/9).

Masyarakat yang tergabung dalam lima desa ini terdiri dari Desa Blang Puuk, Blang Meurandeh, Kuta Tengoh, Desa Persiapan Pinto Angen, dan Babah Suak berkumpul di Jembatan Beutong Takengon untuk menyatakan sikap penolakan.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur kepada Penanegeri.com melalui siaran persnya menyampaikan, bahwa sebelumnya masyarakat dari lima desa tersebut juga telah menyampaikan sikap penolakan tambang PT EMM melalui tandatangan petisi penolakan. Petisi penolakan ini ditandatangani oleh seluruh masyarakat, termasuk pemerintahan desa.

“Petisi penolakan tidak hanya dibuat oleh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Penolakan PT EMM juga dilakukan perangkat desa Berawang Baro, Wih Ilang, dan Arul Badak Kecamatan Peugasing, Kabupaten Aceh Tengah,” ujarnya.

Kemudian, hari ini (Selasa) merupakan aksi kedua di tahun ini, dimana sebelumnya pada 8 September 2018 masyarakat Beutong Ateuh Banggalang juga melakukan aksi yang sama yakni menolak tambang perusahaan tersebut dan semua jenis tambang di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya.

Baca Juga  Bupati Nagan Raya Kukuhkan Satgas Saber Pungli di Daerahnya

Lanjutnya, Walhi Aceh yang ikut mendampingi masyarakat dalam sikap penolakan tambang telah melakukan upaya-upaya advokasi, termasuk melakukan akses informasi terkait dokumen Amdal dan perizinan PT EMM di Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Hasil akses informasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK) dalam surat balasannya menyampaikan bahwa dokumen Amdal PT tersebut tidak tersedia di DLHK.

PT EMM mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 545/143/SK/Rev.IUP-Eksplorasi/2013 tanggal 15 April 2013. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi didapatkan melalui SK Kepala BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 pada tanggal 19 Desember 2017.

Tolak PT EMM
(Penanegeri/Istimewa) : Masyarakat yang tergabung dalam lima desa berkumpul di Jembatan Beutong Takengon untuk menyampaikan sikap penolakan tambang PT EMM, Selasa (18/9)

Saat ini, PT EMM sedang melakukan pemasangan tapal batas area izin dengan luas 10.000 hektar yang berada di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Peugasing dan Cilala, Kabupaten Aceh Tengah.

“Jika Amdal dan dokumen perizinan PT EMM tidak tersedia di Pemerintah Aceh terasa aneh karena mereka melakukan usaha di Aceh. PT EMM yang dianggap tertutup atau pemerintah Aceh yang menutup diri memberikan akses dokumen kepada publik. Walhi Aceh telah melayangkan surat keberatan kepada pimpinan PPID Pemerintah Aceh atas permohonan informasi yang tidak mendapatkan respon dari beberapa instansi pemerintah selain DLHK,” paparnya.

Baca Juga  Bupati Nagan Raya Kukuhkan Satgas Saber Pungli di Daerahnya

Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang menolak tambang PT EMM dan segala jenis tambang lainnya atas pertimbangan menjaga sumber kehidupan masyarakat dampak dari pertambangan. Hadirnya PT EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah akan berdampak terhadap lingkungan hidup, sumber air, lahan pertanian masyarakat, terjadinya bencana ekologis, konflik sosial, serta akan hilang situs sejarah dan makan para aulia/syuhada, terlebih area izin 10.000 hektar tersebut berada di Hutan Lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang merupakan paru-paru dunia.

Karenanya, Walhi Aceh mendesak Kementerian ESDM untuk meninjau ulang dan membantalkan izin usaha pertambangan operasi produksi PT EMM. Begitupun juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membatalkan izin penggunaan kawasan hutan untuk area tambang PT EMM.

“Selain itu, Walhi Aceh juga mendesak Pemerintah Nagan Raya, Aceh Tengah dan Pemerintah Aceh untuk sama-sama menyurati Pemerintah Pusat mendukung petisi masyarakat yang menolak PT EMM dan segala jenis tambang. Karena tidak ada satupun jenis tambang yang ramah lingkungan, justru sebaliknya kehadiran tambang akan merusak sumber kehidupan dan terjadinya bencana ekologis yang kerugiannya harus ditanggung oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru