oleh

Dewan Kembali Pertanyakan Izin Pembangunan Ruko di Areal PJKA Bireuen

PENANEGERI, Bireuen – Pemerintah Kabupaten Bireuen diminta kembali meninjau perizinan pembangunan Ruko, di areal eks PT Kereta Api Indonesia (KIA), Jalan T Hamzah Bendahara, Bireuen

Pembangunan Ruko yang dibangun oleh pengusaha Bireuen, H Jamaluddin A.Gani tersebut diduga hanya mengantongi izin lama.

Sementara pembangunan toko yang sedang dilaksanakan itu dibangun awal bulan lalu, sedangkan izin IMB diduga tahun 2007.

“IMB yang dikantongi pihak ketiga  merupakan IMB lama. Sementara pembangunan toko itu dirasakan tak memberi pemasukan bagi daerah, hanya untuk kepentingan bagi investor semata,” kata anggota DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid S.Sos kepada wartawan, Kamis (18/10).

Menurutnya, kendati telah ada kontrak antara pihak ketiga dengan PT KAI, serta telah adanya izin. Pemkab Bireuen sejatinya dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak.

“Untuk itu, kita minta eksekutif segera meninjau kembali perizinan pembangunan toko tersebut,” desaknya.

Diakui Abu Suhai dalam berbagai kesempatan, kita selalu mempertanyakan hal itu saat menggelar rapat dengan eksekutif, baik dalam paripurna pemandangan fraksi-fraksi atau pada kesempatan lainnya.

“Tapi hingga sejauh ini tak ada tanggapan apapun dari Pemkab Bireuen, sementara pembangunan ruko sendiri sudah dikerjakan,” terangnya.

Keberadaan pembangunan ruko ini juga menjadi persoalan dan menjadi agenda dewan, karena salah satu poin dari 10 tuntutan para pendemo dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen saat digelar aksinya, 8 Oktober 2018 lalu.

Mereka menuntut dan meminta DPRK memanggil Pemkab Bireuen agar dapat meninjau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanah milik PT KAI.

“Kesimpulannya, dewan meminta eksekutif segera meninjau kembali perizinan pembangunan toko tersebut, sehingga ada titik terang,” sebutnya.

Komentar

Berita Terbaru