oleh

Din Syamsuddin : Protes Volume Azan Bukan Merupakan Penistaan Agama

PENANEGERI, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai tindakan Meiliana yang memprotes suara azan bukanlah penistaan agama.

Menurutnya, tindakan tersebut hanya protes karena suara dari pengeras suara masjid, bukan menyalahkan azan sebagai bentuk ritual keagamaan.

Din menanggapi kasus yang menjerat Meiliana, warga asal Tanjung Balai, Sumatera Utara yang divonis 1,5 tahun karena dianggap menodakan agama atas keluhannya terkait volume suara azan.

“Pada hemat saya, memprotes suara azan yang keras dan mengganggu tetangga bukanlah penistaan agama. Kalau menyalahkan azan sebagai ritual keagamaan dengan penilaian negatif dan sinis bisa dianggap menista,” ujar Din dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/8).

Jika hanya mengeluh, masalah ini sedianya tidak diartikan telah menistakan agama.

“Kalau ia menyalahkan azan sebagai ritual keagamaan dengan penilaian negatif dan sinis baru bisa dianggap menista agama,” sebut Din Symasuddin.

Din
(Pennegeri/Istimewa) : Din Syamsuddin

Besar atau kecilnya volume suara azan menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, sejatinya perlu menjadi perhatian.

Pasalnya, di tengah permukiman yang penduduknya terdiri dari berbagai agama, “Ini demi menjaga kenyamanan bersama, “sarannya.

Baca Juga  Din Syamsuddin Duga Ada Kemungkinan Campur Tangan RI dalam Pencegahan Habib Rizieq oleh Saudi

Din juga mengatakan, jika suara azan yang dikumandangkan membuat nyaman justru akan menggugah hati warga setempat.

Untuk itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menilai vonis Meiliana terlalu berat. Kendati begitu, dia meminta semua pihak menghargai proses hukum yang berlaku.

“Tentu kita harus menghargai hukum, walau saya pribadi merasa hukuman tersebut terlalu berat,” ucap Din.

Pengadilan Negeri Medan pada Selasa 21 Agustus 2018 menjatuhkan vonis penjara 18 bulan untuk Meiliana, karena terbukti melanggar Pasal 156 KUHP atas tindakan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Tim penasihat hukum Meiliana mengajukan banding atas vonis hakim PN Medan tersebut karena menilai bukti dalam persidangan lemah.

Meiliana yang merupakan warga Tanjung Balai, Sumatera Utara divonis 1,5 tahun penjara karena memprotes volume pengeras suara azan di lingkunganya. Ia dinilai melanggar pasal penodaan agama.

Meiliana dijerat dengan Pasal 156 a KUHP subsider Pasal 156 KUHP. Aturan itu juga yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke penjara tahun lalu.

Baca Juga  Hina Nabi Lewat Facebook, Polisi di Sumut Ditangkap

Atas putusan hakim Penasehat Hukum (Meiliana) Ranto Sabrani, menyatakan menolak atas vonis klaimnya dan akan menempuh upaya hukum ke tingkat banding. (*/L6/JNN/NAS).

Komentar

Berita Terbaru