oleh

Diplomatic Forum: Media Mainstream VS Media Sosial

PENANEGERI, Jakarta – Maraknya Berita Hoax turut dibahas dalam Diplomatic Forum: Media Mainstream VS Media Sosial, di Hotel Milenium Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Hoax dalam bahasa kamus bahasa Inggris artinya :” to trick into believing or accepting as genuine something false and often preposterous “, atau “Untuk mengelabui menjadi percaya atau menerima sesuatu yang palsu dan seringkali tidak masuk akal”

Berita Hoax atau berita palsu yang tak jelas kebenarannya,memang bisa memicu adanya reaksi dari masyarakat yang terlanjur membaca berita palsu atau hoax.

Untuk itu dalam acara dalam Diplomatic Forum: Media Mainstream VS Media Sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa Hoax merupakan isu nasional juga isu global dunia.

“Kita perlu stategi untuk memaksa agar hoax tidak lagi jadi isu nasional tapi global,” ungkapnya dalam Diplomatic Forum: Media Mainstream VS Media Sosial, di Hotel Milenium Jakarta, Kamis (27/4/).

Menkominfo menambahkan berita hoax lebih banyak ditemukan di media sosial dibanding media mainstream. “Hal ini karena di media mainstream ada cover both side. kalau media sosial orang lempar isu saja,” tambahnya.

Baca Juga  Kominfo Akan Jalankan Sistem Mesin Crawling untuk Blokir Situs Pornografi

Menkominfo berharap semua pihak baik Dewan Pers, PWI, AMSI, Masyarakat bersama-sama memerangi berita hoax atau fake news. “Media mainstream mulai menemukan ruang baru untuk menjadi rujukan dalam perangi hoax. Dewan pers juga mendorong konstituennya untuk melawan hoax. Begitu juga dengan PWI yang menggagas pembentukan Jaringan Wartawan Anti Hoax ,” ujar Rudiantara.

Masyarakat juga mulai anti hoax. Beberapa pemerintah daerah seperti di Pemda Kalimantan Barat yang menginisiasi masyarakat anti hoax, juga Pemda Kalimanta Barat yang juga mendeklarasikan perang melawan hoax, jelasnya.

Beberapa narasumber turut hadir pada Diplomatic Forum antara lain Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, Penasihat Bidang Komunikasi dan Informasi UNESCO Dr. Ming-Kuok Lim, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, Dijen Informasi dan Komunikasi Publik Rosarita Niken Widiastuti dan Duta Masyarakat Anti Fitnah, Anita Wahid.

Sebelumnya pihak Kominfo telah menggandeng Dewan Pers untuk bersama-sama memblokir portal berita yang melanggar Undang-Undang Pers dan aturan lainnya.

“Nanti ada gerakan bersama Dewan Pers, semua website yang mengaku portal berita tapi tidak ada nama perusahaannya, struktur perusahaannya, badan hukumnya, alamatnya sesuai UU Pers, engak usah lama-lama, kami blokir,” demikian tegas Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A. Pangerapan di Kantornya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga  CEO Telegram Pavel Durov Temui Menkominfo

Hal ini menurut pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika penting untuk mencegah penyebaran berita bohong yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Karena akan berbahaya bila masyarakat mempercayai berita bohong dibanding berita-berita yang dihasilkan oleh para jurnalis yang bertindak sesuai dengan kode etik.

Kementerian Komunikasi, tengah menyiapkan tim untuk mencari portal-portal berita liar tersebut. Dari Dewan Pers, Samuel mendapatkan data sekitar 40 ribu portal berita.

Oleh karena itu setiap portal berita dapat segera mengurus persyaratan layaknya perusahaan media lainnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru