oleh

Disusun Sembrono, DPRK Kembalikan LKPJ Bupati Aceh Tamiang Saat Sidang Paripurna

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun 2016, diputuskan untuk dikembalikan kepada Bupati Aceh Tamiang, Rabu (26/4).

Amatan Penanegeri.com, dikembalikannya nota pengantar LKPJ ini agar Bupati Aceh Tamiang memperbaiki isi laporan yang ada, kerena ditemukannya sejumlah data yang diduga hasil copy paste dari tahun sebelumnya. Pengembalian ini berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Dewan yang hadir dan diputuskan oleh pimpinan sidang, Nora Idah Nita, SE.

Dalam pandangan umum Fraksi Merah Putih yang dibacakan Juanda, S.IP yakni, LKPJ Tahun 2016 Bupati Aceh Tamiang telah disusun dengan sembrono, tidak hati-hati dan tidak didukung oleh data yang valid serta menampilkan informasi pelaksanaan pemerintahan tidak sesuai dengan tahun anggaran yang seharusnya termuat dalam sebuah dokumen LKPJ Bupati.

Perhatian pertama adalah, sambung Juanda, pada data yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016 bukan merupakan data akual, yang digunakan merupakan data tahun 2013. Kemudian adanya ketidakkonsistenan data mengenai laju pertumbuhan rill PDRB Aceh Tamiang selama tahun 2012-2015, dimana angka yang ditampilkan sangat berbeda dengan angka dalam dokumen LKPJ tahun sebelumnya, padahal masih menunjuk kepada angka tahun yang sama.

Baca Juga  BPJS Kesehatan Aceh Tamiang Berikan Informasi JKN-KIS

Selanjutnya ketidaksinkronan antara program dan kegiatan yang disampaikan dalam LKPJ TA 2016 dikaitkan dengan program dan kegiatan yang ada pada APBK-TA 2016 termasuk perubahannya.

Sementara program dan kegiatan APBK TA 2016, nama mata anggaran kegiatannya adalah pembangunan Taman KEHATI, “bukan pembangunan RTH di Tualang Cut dan dari mana RTH di Tualang Cut bisa muncul di LKPJ TA 2016,” ucap Juanda dengan nada bertanya sambil mengatakan anggaran RTH tersebut bersumber dari APBK TA 2016 sebesar Rp.199.990.200, sementara pada dokumen APBK TA 2016 sumber dananya berasal dari DAK sebesar Rp.424.000 000.

Juanda melanjutkan, LKPJ yang disampaikan oleh Bupati tidak menampilkan kegiatan faktual pada anggaran tahun sebelumnya, yakni TA 2016. Kami menemukan beberapa mata anggaran pada kegiatan, APBK TA 2015 yang diaporkan dalam dokumen LKPJ TA 2016 Bupati Aceh Tamiang.

Ia juga menguraikan, informasi tugas umum pemerintahan yakni kerjasama daerah dengan pihak ketiga, baik itu di Bagian Hukum Setdakab, Dinas Syariat Islam, BLHK dan Rumah Sakit Umum Daerah, pihaknya menemukan bahwa mitra yang diajak kerjasama dasar hukumnya yaitu kontrak atau surat perintah kerja, sumber anggaran serta hasil (out put) adalah copy paste dari LKPJ TA 2015 yang dimasukkan dalam LKPJ TA 2016.

Baca Juga  Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat Tamiang, Kemenpar RI Adakan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan

Mengakhiri pandangan Fraksi Merah Putih yang dibacakannya, Juanda menyatakan sangat kecewa dengan kinerja Bupati Aceh Tamiang yang telah menyerahkan dokumen LKPJ tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta meminta kepada pimpinan sidang agar menghentikan proses pembahasan LKPJ TA 2016 dan diserahkan kembali untuk diperbaiki.

Sementara, usai pelaksanaan sidang paripurna, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnain, MAP kepada awak media, di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang, Rabu (26/4) mengatakan, dirinya tidak mengetahui mengapa LKPJ Bupati Aceh Tamiang tahun 2016 bisa seperti ini dan akan segera memperlajarinya.

“Saya tidak mengetahui siapa yang membuat LKPJ ini,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, sidang paripurna tersebut dari pihak eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Iskandar Zulkarnain, para asisten, Sejumlah Kepala Dinas dan beberapa Camat serta unsur terkait lainnya.

Komentar

Berita Terbaru