oleh

DPRA Sosialisasikan Qanun Aceh Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

-Aceh-28 views

PENANEGERI, Langsa – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menggelar sosialisasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Kamis (19/7) di Aula Hotel Harmoni Langsa.

Panitia pelaksana yang juga Sekretaris DPR Aceh, H. A. Hamid Zein, SH, M. Hum, dalam laporannya mengatakan, Selain Qanun Aceh nomor 8 tahun 2016, DPR Aceh juga mensosialisasikan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Ia menjelaskan, peserta kegiatan sosialisasi Qanun Aceh terdiri atas unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa, Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Langsa, para geuchik, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha kuliner yang ada di Kota Langsa.

Pada sosialisasi tersebut, lanjut Hamid, pihaknya juga menghadirkan dua narasumber dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh dan anggota MPU Aceh.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Langsa, H. Syahrul Thaib, SH, M.AP, menyampaikan sosialisasi ini merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan Pemerintahan Aceh kepada seluruh masyarakat dan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan setelah qanun disahkan, tetapi juga dilakukan dari tahap penyusunan, pembahasan hingga akhirnya menjadi sebuah Qanun Aceh.

Baca Juga  Dinas SI Langsa Cambuk 10 Pelanggar Syariat Islam

Dirinya menegaskan, poin terpenting dari proses pengembangan pembinaan dan perlindungan aqidah serta Jaminan Produk Halal, yaitu koordinasi diantara para stakeholder pemenuhan hak-hak masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kami sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin.

Karena, menurutnya, aqidah dan makanan merupakan dua hal yang menjadi kebutuhan utama  sepanjang masa, maka menjadi kewajiban semua pihak untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga akan menjadi modal pembangunan.

“Untuk itu, peran seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR Aceh Nurzahri, ST mengatakan, Aceh masa lalu menjadi salah satu pusat yang sangat berpengaruh, namun saat ini nilai-nilai aqidah telah berpengaruh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketagangan sosial.

“Jika tidak dikontribusi dengan pembentukan kesadaran aqidah yang kuat, tidak tertutup kemungkinan masyarakat Aceh masa depan boleh jadi akan sangat berbeda,” ucapnya.

Baca Juga  Satu Unit Rumah dan Enam Kamar Kos di Gampong Teungoh Terbakar

Atas dasar itu, lanjut Nurzahri, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dalam hal ini telah menetapkan sebuah regulasi yang secara khusus berkenaan dengan pembinaan dan perlindungan aqidah serta jaminan produk halal yang merupakan sebuah keniscayaan masa kini dalam mengantisipasi peluang bagi inkontinuitas islam di wilayah Aceh.

Komentar

Berita Terbaru