oleh

Fadli Zon Himbau Ada Solusi Terkait Polemik soal Napi Eks Koruptor Nyaleg

PENANEGERI, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghimbau agar KPU dan Pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi terkait klausul pelarangan mantan koruptor maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) yang rencananya bakal disahkan sebagai Peraturan KPU (PKPU).

Hal ini menurutnya membutuhkan koordinasi di antara lembaga eksekutif.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin tertinggi lembaga eksekutif diminta Fadli turun tangan.

“Mestinya ini koordinasi di antara lembaga eksekutif. Harusnya presiden ya karena di lembaga (eksekutif) itu harusnya presiden,” kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6).

Fadli memahami maksud dari rancangan aturan tersebut agar para caleg yang maju di Pemilu lebih berintegritas.

“Tetapi semangat dari KPU sendiri merupakan semangat yang bagus karena dengan adanya satu terobosan yang dilakukan ini memberi suatu isyarat bahwa caleg-caleg yang akan maju ini caleg-caleg yang bisa mempunyai integritas dan seterusnya,” tegasnya.

Mengenai pelarangan mantan koruptor maju sebagai calon anggota dewan, meski niatnya baik, namun harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Baca Juga  Fadli Zon Kritik Pemerintah Lantik Iriawan Jadi Pjs Gubernur Jabar

Menurut dia, apabila keinginan KPU tersebut tak memiliki payung hukum, maka akan menjadi masalah di kemudian hari.

“KPU duduk bersama pemerintah untuk melakukan semacam terbosoan hukumnya, supaya apa yang diinginkan KPU, saya kira bagus ada payung hukumnya,” kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6).

Menurut Fadli, Presiden dapat memerintahkan Menkopolhukam  mencari jalan keluar dari polemik antara Menkum HAM yang menolak usulan larangan eks koruptor nyaleg dan KPU yang bersikukuh memperjuangkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan eks koruptor maju menjadi caleg.

“Saya kira Menkopolhukam bisa untuk mencari jalan supaya menengahi ini,” ujarnya.

Fadli menilai permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kesimpangsiuran karena rekrutmen bakal caleg (bacaleg) sudah dimulai di partai politik.

Maka menurutnya pemerintah harus berkoordinasi dengan KPU mencari solusi terbaik atas polemik semakin hangat dibicarakan di publik. (*)

Komentar

Berita Terbaru