oleh

Gadjah Puteh : Pemerintah Pusat Harus Tegas Dalam Penetapan Regulasi di Aceh

PENANEGERI, Langsa – Selama ini penerapan berbagai regulasi di Aceh, baik dalam tata kelola Pemerintahan, maupun menyangkut tatanan sosial kemasyarakatan dinilai tidak dijalankan secara konsisten oleh para pemegang kebijakan di Aceh. Pada satu sisi pemegang kebijakan di Aceh menggunakan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), namun disisi lain penerapan UU yang berlaku secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjadi tuntutan untuk dijadikan dasar dalam kebijakan tertentu di provinsi paling Barat Indonesia ini.

”Artinya, jika para petinggi di Aceh merasa tidak diuntungkan secara politik ketika menggunakan UUPA sebagai landasannya, lalu mereka secara inkonsisten coba beralih  menggunakan UU yang berlaku umum di Indonesia. Ini kacau sekali dan bisa merusak tatanan yang ada. Pemerintah Pusat kita minta harus tegas menyikapi fenomena penerapan regulasi yang plin-plan seperti ini,” demikian ungkap Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah, kepada Penanegeri.com, Minggu (19/3).

Dikatakan Sayed, penerapan regulasi yang tak konsisten ini dapat dilihat ketika Gubernur Aceh beberapa waktu lalu (10/3), merotasi sejumlah pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Aceh. Dengan dasar hukum UUPA, Gubernur Zaini Abdullah, sukses memutasi pejabat Pemerintah Aceh, karena secara aturan tindakan ini dibenarkan, yaitu sesuai pasal 65 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau UUPA.

Baca Juga  Nyak Sandang (91) Sumbangkan Tanah untuk Indonesia

Malah Mendagri Tjahjo Kumolo, ketika itu juga ikut menyetujui sikap Gubernur Aceh melakukan mutasi itu karena memiliki landasan hukum yang kuat. Meskipun, Sabtu (18/3) lalu, Mendagri malah menyalahkan sikap Gubernur Aceh. Hal ini disampaikan kepada pimpinan DPRA saat menemuinya, seperti yang dimuat disalah satu media cetak di Aceh.

Spontan saja pernyataan mendagri ini semakin membingungkan publik, dan kembali mencoreng legitimasi hukum di Indonesia. Sementara kalangan DPRA terkesan menolak mutasi yang dilakukan Gubernur Zaini Abdullah, karena mereka menilai hal tersebut bertentangan dengan UU yang berlaku.

Polemik ini mendapat tanggapan dari pakar pemerintahan Prof Dr Ryaas Rasyid, menurutnya “Bahwa Mendagri tidak mampu menunjukkan UU mana yang telah dilanggar oleh Gubernur Aceh” jelasnya.

Menurutnya, “tidak ada UU pemerintah daerah yang dilanggar oleh Gubernur, dan tidak ada relevansinya dengan UU pilkada, karena ini persoalan daerah yang tidak perlu dibawa ke Jakarta, karena kewenangannya ada di daerah” jelas Ryaas Rasyid yang juga ahli otonomi daerah ini, kepada media.

Baca Juga  Putuskan Peredaran Narkoba Diperlukan Penanganan Serius

Namun ironinya, pada kasus lain seperti sengketa Pilkada Aceh, Sayed Zahirsyah menilai, para elit politik malah ngotot agar digunakan UUPA dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang dimaksud. Malah para petinggi dari Partai Aceh yang banyak duduk di posisi strategis baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, beramai-ramai mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan masing masing jika sengketa Pilkada Aceh tidak diselesaikan dengan merujuk pada UUPA.

Karena, jika penyelesaian sengketa Pilkada Aceh merujuk pada UU yang berlaku umum di seluruh Indonesia, sama sekali tidak menguntungkan mereka.

“Kalau petinggi di Aceh konsisten menjalankan UUPA, maka semua persoalan harus merujuk pada UUPA, tidak tebang pilih. Ini kan sama saja mereka mau cari regulasi mana yang menguntungkan diri sendiri, itu yang dipakai, namun hal itupun masih dianggap wajar, karena titik lemah sebenarnya ada pada pemerintah pusat yang bersikap plin-plan,” tegas Sayed.

Mengutip pernyataan Ryaas Rasyid, Sayed menyatakan, “Yang ada barangkali efek dari keputusan gubernur, lalu ada pihak yang merasa dikecewakan. Tidak ada keputusan gubernur yang tidak sah”, tirunya.

Baca Juga  Gadjah Puteh : Sejarah Aceh Bukan Dimulai Hasan Tiro

Oleh karenanya, Sayed Zahirsyah meminta Pemerintah Pusat agar segera bersikap tegas, dengan cara menertibkan penetapan regulasi di Aceh. Jika tidak, maka proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh akan terganggu dengan babak baru perseteruan, yaitu konflik regulasi, tutup Sayed.

Komentar

Berita Terbaru