oleh

Gaji tak Kunjung Dibayar, Karyawan PT Pariwisata Serbu Kantor Bupati Aceh Tamiang

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Akibat gaji tak dibayar selama 4 bulan, ratusan karyawan PT Parasawita menyerbu Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu (25/7) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sekretaris Umum Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), Suherman (38) selaku Koordinator Aksi menyatakan, bahwa PT Parasawita selaku pemberi kerja tidak menjalankan kewajibannya membayar gaji terhadap 304 karyawan selama 4 bulan.

“Untuk itu, kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menindak tegas terhadap pelanggaran ini dan memerintahkan untuk segera membayarkan gaji karyawan,” ucapnya melalui pengeras suara.

Kemudian, bahwa PT Parasawita sampai hari ini (Rabu) masih belum menyelesaikan pembayaran pesangon terhadap 18 orang karyawan PT Parasawita yang meninggal dunia. Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran ini dan memerintahkan PT Parasawita untuk segera membayar pesangon kepada ahli waris karyawan yang meninggal tersebut.

Sebelum PT Parasawita melaksanakan kewajiban membayar gaji kepada 304 karyawan dan membayar pesangon kepada anak yatim, lanjutnya, maka kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengambil tindakan tegas dengan menutup atau menghentikan semua kegiatan kerja PT Parasawita di Desa Perkebunan Seuway.

Karyawan PT Parasawita
(Penanegeri/M Rizal) : Ratusan karyawan PT Parasawita menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembayaran gaji yang tidak dibayar selama empat bulan, Rabu (25/7) di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang.

Apabila proses pengawasan dari kerja Dewan Pengawas Ketenagakerjaan tidak berpihak kepada UU Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja secara umum dan persoalan Pemutusan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami meminta kepada Kabid pengawas ketenakerjaan Provinsi Aceh untuk memecat pegawai pengawas ketenaga kerjaan Kabupaten Aceh Tamiang dari jabatannya,” tegas Suherman.

“Ini terjadi akibat dari keteledoran pegawai pengawas ketenagakerjaan yang tidak bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Menurut Suherman, sesuai amanat UU Nomor : 13 Tahun 2003, perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja secara masal.

“Untuk itu, kami meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk mengembalikan hak-hak karyawan PT Parasawita sesuai Pasal 163 UU Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru