oleh

Giliran Wartawan Disosialisasikan Tentang Kampanye Pemilu oleh KIP Bireuen

PENANEGERI, Bireuen – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen melakukan sosialisasi tentang PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, di kantor KIP setempat, Selasa (30/10).

Sosialisasi kali ini diikuti wartawan liputan Bireuen dari berbagai media dengan menghadirkan Irsal Ambia dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh serta, Amiruddin SE dari Komisioner KIP Bireuen sebagai pemateri.

Irsal Ambia dalam meterinya menyatakan tentang iklan di media cetak, maka media elektronik dan media dalam jaringan dimulai  sejak, 24 Maret sampai 13 April 2019, atau 21 hari sebelum masa tenang.

Dalam materi kampanye, tambahnya meliputi visi, misi, program atau citra diri pasangan calon untuk kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menurutnya, iklan kampanye berbentuk  tulisan, suara, gambar atau gabungan antara tulisan, suara atau gambar yang bersifat naratif, grafis, berkarakter, interaktif atau tidak interaktif dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

“Dalam ketentuan,  ada sejumlah kewajiban media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, baik media sosial serta lembaga penyiaran,  membuat pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye peserta pemilu,” sebutnya.

Baca Juga  KIP Bireuen Bekali Kalangan Perempuan Dalam Memilih

Disisi lain, Irsal Ambia  juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu, mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menentukan standar tarif iklan kampanye  komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu.

Di samping menyiarkan iklan kampanye pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 detik dengan berpedoman pada asas adil, berimbang dan tidak memihak.

“Sedangkan laranganya,  menjual pemblokiran segmen (bloking segment) atau pemblokiran waktu (bloking time) untuk kampanye pemilu,” terangnya.

Lalu menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan iklan kampanye serta menjual sport iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu lain.

Sementara Komisioner KIP Bireuen, Amiruddin mengupas mengenai pemberitaan dan penyiaran kampanye, dan  tetap harus dipatuhi kode etik jurnalistik.

“Kode etik tersebut tentu harus berpedoman pemberitaan media jaringan, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, juga harus dengan ketentuan aturan perundang-undangan,” sebutnya.

Komentar

Berita Terbaru