oleh

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Cabut Izin Pembangunan 13 Pulau Reklamasi

PENANEGERI, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan secara permanen proyek pulau reklamasi di Teluk Jakarta dengan mencabut 13 izin pulau reklamasi yang otomatis menghentikan secara permanen kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.

“Hari ini saya umumkan keputusan ini, surat-suratnya semuanya sudah selesai ini. Ini saya tunjukkan di sini ini adalah dokumen-dokumen keputusan sebagian adalah bentuknya Kepgub. Sebagian bentuknya adalah surat pencabutan,” ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Rabu (26/9/2018).

Pencabutan 13 izin tersebut tertuang dalam dua keputusan gubernur dan lima surat gubernur. Berikut ini daftar izin reklamasi yang dicabut itu:

1). Keputusan Gubernur No. 1409 tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi (Pulau F, H, dan I)

2). Keputusan Gubernur No. 1410 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Pulau K).

3). Surat Gubernur No. 1037/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2 (Pulau P dan Pulau Q).

4). Surat Gubernur No. 1038/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 (Pulau O).

5). Surat Gubernur No. 1039/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1289/-1.794.2 (Pulau A dan B).

6). Surat Gubernur No. 1040/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 (Pulau M).

7). Surat Gubernur No. 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2 (Pulau I, J, dan L).

8). Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016.

Ke -13 pulau itu yakni, Pulau A, B, dan E milik PT Kapuk Naga Indah, lalu Pulau I, J, dan K milik PT Pembangunan Jaya Ancol, serta Pulau M punya PT Manggala Krida Yudha.

Pulau yang juga dihentikan izinnya yakni Pulau O dan F milik PT Jakarta Propertindo, Pulau P dan Q milik KEK Marunda Jakarta, Pulau H punya PT Taman Harapan Indah dan Pulau I milik PT Jaladri Kartika Pakci.

Anies menyampaikan, keputusan diambil setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura). Penghentian itu tidak hanya pengerjaan tetapi juga secara keseluruhan.

“Dari hasil rekomendasi, kami pastikan 13 pulau yang belum dibangun akan dihentikan pengerjaannya,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.

Sementara pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan, akan dikelola untuk kepentingan publik. Ia mengaku tetap mendukung pengembangan ekonomi dan pelaku properti.

“Kita pastikan pengelolaan tata ruang dan pemanfaatannya, menghargai aspek lingkungan hidup dan pemberdayaan pesisir,” tambah dia.

Selanjutnya, Pemprov DKI akan mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerja sama kepada pihak pengembang. Kemudian, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra melalui jasa penilai independen.

“Bagi pengembang yang sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, dan sarana prasarana lain, akan diberikan kompensasi berupa konversi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi lain,” ujar dia.

“Alhamdulillah kami bersyukur bahwa salah satu project besar untuk menyelamatkan pantai utara Jakarta dan Teluk Jakarta insyaallah kita bisa tuntaskan,” kata Anies lugas.

Anies mengatakan pencabutan izin tersebut sudah melewati verifikasi secara detail di BKP Pantai Utara Jakarta.

“Tiga belas pulau yang sudah dapat izin melakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau reklamasi tersebut, sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan,” ujar Anies.

Sedangkan untuk pulau yang sudah terlanjur dibangun maka  tata ruang yang ada akan digunakan untuk kepentingan masyarakat

“Bagi yang sudah terbangun saat ini sedang ada monitoring dampak pembangunan reklamasi terhadap pantai utara, dilakukan juga monitoring untuk memberikan rekomendasi perubahan bentuk serta rehabilitasi pemulihan Pantai Utara Jakarta,” papar Anies.

Terkait keputusan yang diambil, Anies mengaku siap menghadapi gugatan dari pengembang pulau

“Setiap warga negara mempunyai hak. Kami siap hadapi gugatan,” ujarnya.

Anies sebelumnya sudah menyegel Pulau D reklamasi pada Kamis (7/6) lalu. Sebanyak 932 bangunan disegel karena tak memiliki izin. (**)

 

Komentar

Berita Terbaru