oleh

Guna Tekan Angka Pembunuhan, Pemerintah Aceh Kaji Wacana Terapkan Hukum Pancung

PENANEGERI, Aceh – Dinas Syariat Islam Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh akan mengkaji wacana penerapan hukum pancung atau qisas.

Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Pemprov Aceh, Syukri M Yusuf menyatakan penerapan hukum pancung masih dalam pengkajian. “Ini baru wacana,” katanya pada wartawan, hari Kamis, (15/3).

Pemprov Aceh akan melakukan penelitian terlebih dulu untuk mengetahui tanggapan dan respons masyarakat Aceh atas rencana menerapkan hukum qisas. Penelitiannya dilakukan tahun ini, jadi kami lihat dulu respons masyarakat baru nanti bisa disimpulkan,” paparnya.

Wacana hukum pancung akan direalisasikan jika mendapat respons positif dari masyarakat. Sebaliknya, kata Syukri, hukum pancung bisa saja urung diterapkan jika rakyat Aceh tidak menyetujuinya. “Jadi semuanya tergantung hasil penelitian nanti,” ujar dia.

Syukri menuturkan, wacana penerapan hukum pancung dilatari keinginan Pemprov Aceh untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan pembunuhan di masyarakat.

Hukum pancung, lanjut Syukri, dipilih setelah pihaknya melihat penerapan hukuman tersebut di sejumlah negara. Syukri mengklaim negara-negara yang menerapkan hukum pancung efektif mencegah kejahatan pembunuhan. “Misalnya di Arab Saudi,” katanya.

Syukri menyatakan belum mengkomunikasikan wacana penerapan hukum pancung ini dengan pemerintah pusat.

Hukum pancung, disebut Syukri sebagai jalan terakhir yang dipilih Pemprov Aceh untuk menekan angka pembunuhan.

Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum Qisas bagi para pelaku kejahatan seperti pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Aceh, Dr Syukri, mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Selain itu, Dinas Syariat juga akan melihat dukungan masyarakat serta kesiapan masyarakat jika hukum ini diterapkan.

“Jadi ini masih wacana, kita lakukan penelitian dulu dalam tahun ini. Kita tidak ingin gegabah atau semerta-merta karena sebelum menerapkan hukuman itu harus terlebih dahulu menyiapkan masyarakat apakah menerima hukuman ini. Tidak langsung simsalabin jadi, kita akan melakukan dengan penuh pertimbangan,” ungkapnya.

Terhadap wacana ini, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis berpendapat mengenai rencana wacana tersebut yang tengah dikaji oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

“Karena di sana termasuk daerah khusus ya kalau bisa disepakati oleh masyarakat dan ditetapkan oleh undang-undang, itu baik-baik saja,” kata Cholil seperti diberitakan oleh CNN, Kamis (15/3).

Karen hukum qisas itu pada prinsipnya menjunjung tinggi aspek jera dan preventif.

“Hukuman itu agar pelakunya jera dan tak mengulangi lagi. Orang lain jadi takut melakukannya karena ada hukuman yang setimpal,” tutur Cholil.

Sedangkan dari pihak kepolisian, Mabes POLRI merespons perihal wacana diberlakukannya hukum pancung atau Qisas yang akan diterapkan Pemerintah Daerah Aceh untuk pelaku pembunuhan.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, pihaknya akan mendahulukan hukum nasional dalam penerapannya.

“Aceh memang daerah khusus tetapi yang berlaku masih hukum nasional. Selama hukum nasional itu diberlakukan di sana dan di sana ada aturan syariah, dan tidak bertentangan dengan situasi masyarakat berbangsa dan bernegara, saya kira kita berlakukan hukum nasional,” ujar Setyo di Mabes POLRI kepada wartawan, Jakarta Selatan, Kamis (15/3).

Selama ini, kata Irjen Setyo, memang sudah ada pemberlakuan hukum lokal yang diterapkan di Aceh, semisal hukuman cambuk.

Namun, khusus hukuman pancung POLRI harus terlebih dulu melihat dan mengkajinya. Sebab di dalam filosofi hukum di Indonesia, hukuman diberlakukan bukan untuk balas dendam.

“Di dalam UU kita hukuman itu bukan balas dendam tetapi adalah untuk pembinaan. Kita kembali ke esensi filosofi hukum di Indonesia bukan balas dendam. Darah dibalas darah, kepala dibalas kepala. Bukan gitu. Tapi hukum di Indonesia untuk pembinaan. Makanya namanya lembaga pemasyarakatan dan akan dikembalikan ke masyarakat,” ujarnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru