oleh

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Irwandi Yusuf

PENANEGERI, Jakarta – Gugatan Praperadilan Gubernur nonaktif  Irwandi Yusuf ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (24/10).

Penetapan status tersangka kasus dugaan suap penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah secara hukum.

“Mengadili, menolak permohonan pemohon (Irwandi Yusuf) untuk seluruhnya,” kata Hakim Riadi dalam persidangan, Rabu (24/10).

Dalam permohonan gugatan, Irwandi meminta majelis hakim membatalkan penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka. Dia juga meminta pembatalan upaya paksa penahanan KPK.

Namun Majelis hakim menilai upaya hukum KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) sah. Termasuk penahanan Irwandi.

Setelah gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf ditolak, maka status tersangka Irwandi pun dinyatakan sah.

“Mengadili dalam eksepsi. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal Riyadi Sunindyo Florentinus saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (24/10).

Hakim PN Jaksel Riyadi menyebut penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Irwandi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dia juga mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Irwandi telah memenuhi alat bukti minimal yang sah.

Baca Juga  Fenny Steffy Burase Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Irwandi

Sementara itu terkait bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan hakim. Riyadi menyebut salah satu bukti yang tidak relevan dengan permohonan praperadilan yaitu bukti percakapan Steffy Burase.

“Bukti elektronik chatting Steffy Burase menurut hakim bukti tersebut tidak relevan sehingga harus dikesampingkan,” ujar Riyadi.

Irwandi dijerat KPK dalam OTT pada 3 Juli 2018 dengan dugaan menerima duit suap Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi. Uang itu diduga merupakan bagian dari commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi Dana Otsus.

Irwandi ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi, Teuku Syaiful Bahri, dan Hendri Yuzal. Irwandi diduga menerima Rp500 juta yang merupakan jatah Rp 1,5 miliar dari Ahmadi. (*)

Komentar

Berita Terbaru