oleh

Hingga Tengah Malam, KIP Aceh Tamiang Layani Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Mendekati detik-detik penutupan tanggal 16 Oktober 2017. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang terus melayani pendaftaran sejumlah Partai Politik (Parpol) sebagai calon peserta pemilu 2019.

Informasi diperoleh Penanegeri.com dari Gedung KIP menyebutkan, hingga Senin pukul 23.40 WIB sedikitnya ada 24 Parpol yang telah mendaftar dengan rincian 18 dari partai nasional (Parnas) dan 6 dari partai lokal (Parlok). Parpol yang terakhir menyerahkan dokumen yakni Partai GRAM (Gabungan Rakyat Aceh Mandiri) yang merupakan partai lokal baru.

“Hingga pendaftaran ditutup tadi malam pukul 24.00 WIB ada 24 Parpol yang telah mendaftar, lima Parpol diantaranya mendaftar pada malam hari yakni, Partai Idaman, PKB, PKPI, Gabthat dan Gram,” terang Komisioner KIP Aceh Tamiang, Izuddin Idris kepada awak media, Senin (17/10) malam.

Ada 24 Parpol yang sudah mendaftar ke KIP Aceh Tamiang, sambung Izzudin Idris, diantaranya PDI-P, Perindo, Hanura, PAN, PSI, Gerindra, Nasdem, PKS, Demokrat, Bekarya, Garuda, Golkar, PNA (Parlok), PDA (Parlok), SIRA (Parlok) dan PA (Parlok). Berikutnya, PPP, Republik, PBB, Idaman, PKB, PKPI, Gabthat (Parlok) dan Gram (Parlok).

Baca Juga  Seluruh Kotak Suara Telah Berada di KIP Aceh Tamiang

“Mayoritas Parpol baru mendaftar lima hari terakhir sejak dibuka pendaftaran pada tanggal 3-16 Oktober,” sambungnya.

Dijelaskannya, setelah tutup pendaftaran, esok harinya tanggal 17 Oktober 2017 KIP mulai melakukan verifikasi administrasi untuk melihat kelayakan dokumen, salinan KTA dan E KTP yang diserahkan masing-masing Parpol ada atau tidak potensi kegandaan. Kendati demikian, tetap ada masa perbaikan selama satu bulan.

“Jika berkas belum lengkap ada waktu perbaikan sekitar tiga minggu atau 25 hari kedepan. Selanjutnya bulan Desember masuk tahapan verifikasi faktual. Ada empat hal yang harus di verifikasi faktual yakni, menyesuaikan keberadaan kepengurusan Parpol dilapangan, keterwakilan 30 persen perempuan, domisili kantor dan verifikasi keanggotaan,” urainya.

Pendaftaran KIP Aceh Tamiang

Menurut Izuddin, jika ada Parpol yang belum mendaftar hingga batas akhir yang ditetapkan, maka definisinya Parpol tersebut tidak menjadikan Aceh Tamiang sebagai wilayah untuk di verifikasi.

Sebelumnya dia menjelaskan, sekitar pukul 16.00 WIB, KIP Aceh Tamiang belum berani memberikan tanda terima berkas kepada pengurus Parpol peserta pemilu meski dokumen persyaratan sudah dinyatakan lengkap. Hal tersebut untuk menyingkronkan antara berkas Parpol ditingkat DPP hingga Kabupaten/Kota.

Baca Juga  Partai Berkarya Mendaftar Calon Peserta Pemilu 2019

“Setiap dua jam sekali KIP Aceh Tamiang selalu meng-update informasi dari KPU Pusat, jika ditingkat DPP sudah clear pihaknya baru memberi tanda terima kepada pengurus Parpol di Kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, sekitar pukul 17.00 WIB pihak KIP Aceh Tamiang telah menerima surat dari KPU Pusat Nomor: 585/Plastik.01.1-SD/03/KPU/X/2017 yang menyatakan, apabila pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota tidak mampu melengkapi berkas sesuai jumlah persyaratan yang diajukan oleh pengurus Parpol tingkat pusat sampai dengan tenggat waktu 1×24 jam, maka berkas Parpol tetap diterima sepanjang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten Aceh Tamiang.

“Dasar dari surat KPU ini, KIP telah memanggil penghubung Parpol untuk datang mengambil tanda terima berkas ke KIP. Kepada Parpol yang belum melengkapi berkas juga akan diberi tanda terima, sepanjang mereka melengkapi persyaratan paling lama 1×24 jam terhitung sejak berakhirnya penyerahan dokumen atau malam ini,” tukas Izuddin.

Saat disinggung mengenai dualisme kepengurusan Parpol seperti PPP, pihaknya menegaskan, KIP tidak melihat kisruh ditubuh Parpol mana-pun. KIP Aceh Tamiang tetap menerima Parpol peserta pemilu untuk mendaftar sejauh Parpol yang bersangkutan bisa melengkapi persyaratan dari kewenangannya.

Baca Juga  Partai Berkarya Mendaftar Calon Peserta Pemilu 2019

“Yang jelas, sejauh Parpol itu memiliki legalitas resmi yang diakui Pemerintah berdasarkan SK Kemenkumham itu wajib kita terima,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru