oleh

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Menolak Dibubarkan

PENANEGERI,Jakarta- Dalam konferensi persnya hari Selasa (9/5) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)‎ menyatakan menolak keras keputusan pemerintah yang ingin membubarkan organisasinya. Menurut Jubir HTI , Muhammad Ismail Yusanto, HTI merupakan organisasi legal berbadan hukum perkumpulan (BHP) dengan nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014.

“Kami menolak sikap pemerintah yang ingin membubarkan HTI. Sebab kami sebagai organisasi legal punya hak yang dilindungi konstitusi,” kata Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto dalam konfrensi pers di kantornya, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Dia menuturkan HTI sebagai organisasi legal memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah ‎dengan tujuan untuk perbaikan bangsa dan negara.‎ Makanya ia merasa heran, kenapa pemerintah ingin membubarkan HTI.

Jubir HTI Ismail menganggap, ‎rencana pembubaran HTI yang akan dilakukan pemerintah secara nyata telah mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan berserikat, serta menyampaikan pendapat seperti yang dijamin dan diatur dalam undang-undang.

Sehari sebelumnya pada hari Senin (8/5) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga telah menyatakan pihaknya akan mengambil langkah yang perlu untuk menolak pembubaran.

Baca Juga  Jelang Ramadhan, Ormas dilarang Lakukan Aksi Sweeping

“HTI akan mencermati proses yang dilakukan pemerintah. Pembubaran tak elok. Kami akan mengambil langkah yang dianggap perlu,” ujar Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam jumpa pers, Senin (8/5/2017) di kantor DPP HTI, Jakarta Selatan.

Menurutnya, Hizbut Tahrir ini adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan yang sudah melaksanakan aktivitas dakwah di negeri ini selama lebih dari 25 tahun. Secara legal, tertib, damai dan praktis bisa dikatakan tidak pernah menimbulkan persoalan hukum.

“Karena itu apa yang disampaikan pemerintah baru saja, bagi kami mengundang pertanyaan besar, sesungguhnya apa yang terjadi? Apa yang dipersangkakan kepada kami? Karena kami tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan, termasuk juga kalau kita mengikuti UU Ormas, di sana ada step-step untuk sampai pembubaran, ada Peringatan 1, 2 dan 3. Jangankan peringatan ketiga, peringatan kesatupun tidak pernah,” ungkapnya seperti dikutip oleh situs HTI (8/5).

Juru Bicara HTI, Ustadz Ismail Yusanto membantah dengan tegas tudingan pemerintah dan menolak rencana pembubaran tersebut.

Baca Juga  Pembubaran Ormas HTI oleh Pemerintah

“Hizbut Tahrir Indonesia menolak keras rencana pembubaran tersebut! Karena sesungguhnya pemerintah tidak punya dasar hukum apa pun untuk melakukan tindakan itu,” kata Ustadz Ismail Yusanto, Senin (8/5/2017).

Sebelumnya pada hari Senin (8/5), Menko Polhukam Wiranto telah menyatakan, berdasarkan hasil kajian bersama instansi terkait, HTI dianggap sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

“Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 8 Mei 2017.

Atas pembubaran ini, HTI telah menyatakan menolak pembubaran HTI dan akan menempuh jalur hukum. (*)

Komentar

Berita Terbaru