oleh

Honor Anggota Monitoring Pilkada Kesbangpol Tamiang Diduga Sarat Manipulasi

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Dugaan manipulasi anggaran dana monitoring anggota Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Aceh Tamiang yang bekerja memantau kondisi Pilkada 2017, semakin santer terdengar.

Elva Nilawati salah seorang anggota monitoring Kesbangpol Aceh Tamiang kepada Penanegeri.com, Selasa (21/3) menyatakan, berdasarkan amprahan seharusnya masing-masing anggota monitoring mendapat honor Rp 800 ribu/orang, namun yang diterima hanya Rp 400 ribu/orang.

“Parahnya lagi, terjadi diskriminasi terhadap anggota monitoring, ada yang mendapatkan hak dan ada yang tidak dapat sama sekali,” beber Elva di Karang Baru.

Dikatakan Elva, Meski namanya tercantum dalam amprahan, tapi dirinya mengaku tak mendapatkan uang monitoring Rp 400 ribu tersebut. Ia mengaku kecewa dengan sikap pejabat di Kesbangpol karena tidak adil dalam memberikan hak honor monitoring kepada anggota.

“Saya disuruh teken, saya pikir itu untuk uang minum, ternyata kata teman saya itu uang monitoring, tapi saya gak dapat,” terangnya.

Elva Nilawati yang berstatus honorer di Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang ini mengaku tidak ikut pergi monitirong kelapangan pada hari H pencoblosan 15 Februari 2017 karena ada urusan lain. Namun ada juga anggota yang tidak pergi sama sekali justru dapat uang monitoring Rp 400 ribu.

Baca Juga  Polres Aceh Tamiang Bekuk 2 Pemilik Sabu dan Ekstasi

“Inikan diskriminasi. Sebenarnya tidak masalah saya tidak dapat, tapi jangan masukkan nama saya dan suruh teken, jadi uang itu untuk siapa,” tambahnya dengan nada bertanya.

Lebih lanjut Elva mengungkapkan, kegiatan monitoring juga tidak sesuai dengan laporan. Sebab, monitoring hanya sehari dibuat laporan empat hari. Bahkan ada beberapa anggota yang tidak pergi monitoring tapi mendapatkan Rp 400. Menurtnya, anggota yang terlibat dalam monitoring Pilkada terdiri atas tenagan bhakti, honorer dan PNS. Dana monitoring cair hari Jumat (17/3) Minggu lalu.

Saat mendengar dana monitoring cair, seluruh anggota datang dan dipanggil oleh Kabid yang membidangi kegiatan monitoring untuk mengambil uang.

“Namun ada sejumlah anggota merasa heran, karena yang diteken Rp 800 ribu, tapi uang yang diterima hanya Rp 400. Merekapun tidak berani bertanya kepada atasannya soal itu,” jelasnya.

Meski jumlahnya tidak besar, namun uang tersebut sangat berarti bagi seorang janda yang mengurusi tiga orang anak tersebut. Di sisi lain, ada anggota monitoring yang bernasib serupa dengannya yang tidak menerima uang monitoring sepeserpun yakni Finda Novita. Padahal Finda ikut dalam melakukan monitoring kelapangan.

Baca Juga  Diterkam Buaya, Seorang Warga Seruway Meregang Nyawa

Walaupun pihaknya telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Badan Kesbangpol, Oki Kurnia. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan.

“Saat ini, meskipun uang itu diberikan, saya tidak mau menerima lagi. Saya ikhlas mungkin itu bukan hak saya, tapi jangan manipulasi data atas nama saya,” sesalnya.

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang, Oki Kurnia, S.STP melalui Kabid Politik Pemerintahan dan Keamanan, Diwan Saputra yang dikonfirmasi Penanegeri.com diruang kerjanya, Selasa (21/3) menjelaskan, seluruh anggota monitoring sudah diberikan haknya, namun ada sejumlah anggota yang tidak ikut monitoring mekanismenya harus menghadap Sekretaris Kesbangpol untuk ditatar agar kedepan tidak melakukan hal serupa. Namun begitu haknya tetap diberi penuh.

“Kita kan tidak ingin ada ungkapan pilih kasih dari anggota yang ikut monitoring sudah capek dilapangan,” tuturnya.

Terkait perbedaan jumlah dana monitoring dalam amprahan dengan yang diterima anggota, Diwan mengklarifikasinya, bahwa amprahan Rp 800 ribu tersebut dibagi dua, sehingga masing-masing anggota menerima Rp 400 ribu. Hal itu dilakukan agar semua anggota dapat terakomodir.

Baca Juga  Camat Banda Mulia Tetapkan Batas Kampung di Wilayah Kerjanya

“Semua yang bekerja di Kesbangpol dilibatkan monitoring termasuk petugas clening servis, pembagiannya pun rata Rp 400 ribu/orang, tidak memandang pangkat dan jabatan semua sama,” ucapnya menyanggah.

Menurutnya, anggran monitoring berasal dari APBK sebesar Rp 44 juta. Jumlah anggota monitoring Kesbangpol sekitar 38 orang yang bertugas selama dua hari sebelum hari pemilihan dan pada hari H pencoblosan. Mereka mendokumentasikan dan memantau proses jalanya pemilihan di tiap-tiap TPS dan melaporkannya kepada pimpinan.

Terkait anggota yang tidak melakukan monitoring, terang Diwan, akan dicarikan solusi untuk dapat diberikan haknya. Bagi anggota yang ikut monitoring tapi belum menerima uang honor silahkan datang, akan dipastikan kepada timnya.

“Tapi bagi anggota yang namanya ada namun tidak melakukan monitoring, sebelum menerima haknya Rp 400 ribu, lebih dulu menghadap Sekretaris untuk diberi pembinaan,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru