oleh

Honorer K2 Aceh Tamiang Tunggu Kepastian Dewan

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Sejumlah guru honorer Kategori Dua (K2) yang mengabdi di sekolah swasta tengah menunggu kepastian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang yang berjanji memperjuangkan nasib mereka di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.

Pimpinan dewan dan rombongan Komisi A DPRK Aceh Tamiang, yang salah satunya membidangi pemerintahan dan kepegawaian bersama pejabat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat dikabarkan berangkat ke Jakarta, Selasa (22/8), guna mengurus SK dan NIP guru tenaga honorer K2 asal Aceh Tamiang yang belum dikeluarkan BKN selama tiga tahun.

Direktur Eksekutif DPP LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly kepada Penanegeri.com, Selasa (22/8) di Karang Baru, mengatakan pihaknya akan menunggu janji Dewan Aceh Tamiang khususnya dari Komisi A yang katanya akan memperjuangkan nasib K2 di Jakarta.

“Apapun hasilnya kita kasih kesempatan dewan untuk bekerja sesuai Tupoksi mereka,” ujarnya.

Sayed Zahirsyah mengaku telah diberi kuasa penuh oleh salah satu perwakilan K2 yang direkrut melalui UPTD 5 Manyak Payed sebanyak 11 orang. Korban K2 ini juga telah memberikan data-data dan keterangan kepada LSM Gadjah Puteh dari mulai rekrutmen CPNS hingga para K2 dimintai uang berkisar Rp 4 juta hingga Rp 25 juta/orang dengan dalih untuk pengurusan PNS di BKN.

Sebelumnya, lanjut Sayed, Komisi A DPRK Aceh Tamiang berjanji akan menggelar rapat dengan memanggil Kepala BKPP yang dianggap mengetahui sampai sejauh mana pengurusan CPNS dari jalur K2 tersebut. Bahkan, DPRK segera melakukan Pansus terkait polemik K2 yang telah membuat heboh publik Tamiang.

Pasalnya, puluhan guru K2 di Tamiang kini nasibnya terkatung-katung karena setelah tiga tahun lebih berlalu hingga kini belum menerima SK dan NIP, padahal mereka telah dinyatakan lulus PNS pada 2015 silam. Disamping itu, rencana Pansus DPRK juga menyoroti terkait indikasi pungutan liar (Pungli) terhadap para K2 yang ditaksir hingga miliaran rupiah jika digabungkan seluruh UPTD yang ada.

“Kami juga telah melaporkan kepada Ketua DPRK Fadlon melalui surat resmi, seharusnya dewan Komisi A memanggil Kepala BKPP kemudian melakukan Pansus baru selanjutnya ke BKN sehingga ada bahan yang bisa disampikan ke Deputi BKN sana,” terang Sayed.

Berdasarkan surat laporan LSM Gadjah Puteh Nomor, 035/GP-LSM/VIII/2017, pihaknya menemukan adanya beberapa bukti dugaan kejanggalan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat BKPP Aceh Tamiang dalam proses rekrutmen CPNS K2. Temuan tersebut telah disampaikan ke DPRK Aceh Tamiang agar bisa dijadikan sebagai acuan untuk menindaklanjuti kasus guru K2.

“Data-data yang kita sampaikan untuk mempercepat proses advokasi terhadap CPNS K2 yang telah lulus tetapi SK dan NIP-nya belum dikeluarkan dengan alasan mereka bekerja di sekolah swasta, bukan sekolah negeri,” paparnya.

Ironisnya, lanjut Sayed, guru sekolah swasta tersebut telah menjadi korban dugaan pungli yang dilakukan oknum BKPP Aceh Tamiang pada 2015 silam.

“Atas nama K2 Aceh Tamiang kita akan tagih janji dewan sepulangnya dari BKN Jakarta. Jika DPRK tidak jadi Pansus, Gadjah Puteh tetap akan laporkan indikasi pungli K2 ke penegak hukum,” jelasnya sembari menegaskan, meski penyetoran uang tanpa bukti, namun dengan saksi yang banyak dapat mengalahkan bukti yang ada.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon yang dihubungi awak media, Selasa (22/8), membenarkan DPRK Aceh Tamiang akan konsultasi ke Jakarta untuk mengurus CPNS K2. Fadlon mengaku pergi bersama rombongan Komisi A dan pejabat BKPP untuk menindak lanjuti persoalan K2 yang sedang hangat tersebut.

“Iya benar, kami dari unsur pimpinan mendampingi Komisi A untuk menindak lanjuti dan mempertanyakan kelulusan K2 ke Deputi BKN dan Kemen PAN RB apakah masih ada harapan atau tidak,” tandasnya seraya mengatakan, kami empat hari di Jakarta, sepulangnya dari Jakarta apapun hasilnya DPRK akan melakukan Pansus K2.

Komentar

Berita Terbaru