oleh

IMB Pembangunan Ruko H Jamaluddin Sudah Kadaluarsa 10 Tahun 

PENANEGERI, Bireuen – Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pembangunan Ruko di Jalan T Hamzah Bendahara, Bireuen atau eks lahan PJAK (PT KAI) yang dilaksanakan pihak rekanan, H Jamaluddin A Gani ternyata sudah kadaluwarsa 10 tahun lalu.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Jailani SP M.S.M kepada wartawan, Sabtu (20/10) menjelaskan, sejauh ini Pemkab Bireuen melalui Dinas PUPR sedang mempersiapkan surat teguran ke pihak pengembang yang sedang melaksanakan pembangunan Ruko itu.

“Untuk jelasnya maka sebaiknya langsung ke bagian perizinan menyangkut masalah pembangunan Ruko yang sedang di bangun di kawasan PJKA,” katanya.

Sementara itu Kabid Perizinan, Mirza yang dikonfirmasi mengaku, beredasarkan Perbup No 8/2018 tentang pelaksanaan Qanun No 10/2014, tentang tupoksi dan kewenangan masing-masing dinas penyelenggara bangunan dan gedung.

“Untuk ramah penertiban itu dikoordinir pihak Dinas PUPR serta Satpol PP Bireuen,” terangnya.

Tapi kalau menyangkut administrasi perizinan, terutama IMB yang diterbitkan oleh Pemkab Bireuen tahun 2007 kepada PT Wadah Suci, didalamnya tertera nama H Jamaluddin dan Hasbi selaku pengembang Ruko itu.

Baca Juga  H Jamaluddin : Pembangunan Ruko di Eks PJKA Bireuen IMB-nya Tak Kadaluarsa

Menyangkut IMB sendiri, lanjut Mirza, pembangunan Ruko itu disebutkan untuk enam blok. Namun yang terbangun hanya dua blok. Sementara sisanya tak pernah dikerjakan, dan baru dilanjutkan pembangunan Ruko itu September 2018 kemarin.

Dikatakan Mirza, kalau pembangunan yang baru ini, IMB harusnya diperbaharui kembal karena saat ini, sudah ada aturan baru dan qanun tata ruang. Sehingga aspek-aspek tehnisnya jelas berbeda dengan pengurusan yang dilakukan 10 tahun lalu.

“Bila dilihat dengan aturan yang ada, maka pihak pengembang atau pelaksana wajib mengurus IMB yang baru, sebelum membangun kembali Ruko baru tersebut,” sebutnya.

Komentar

Berita Terbaru