oleh

Imigrasi Kelas II Langsa Sosialisasikan APOA

PENANEGERI, Langsa – Kantor Imigrasi Kelas II Kota Langsa menggelar sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural dalam proses penertiban paspor Republik Indonesia (RI) serta Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun Anggaran 2017, Jum’at (10/3) sekitar pukul 09.00 WIB.

Acara yang digelar di Aula Hotel Harmoni Kota Langsa tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Langsa Kemas Afandi, SH dan Kepala Divisi Humas Kantor Imigrasi Aceh Ahmad Samadan, S.IP serta sejumlah instansi terkait dan puluhan pemilik/pengurus tempat penginapan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur.

Sosialisasi dibuka oleh Kemas Afandi, SH selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Langsa, dalam sambutannya Kemas menyampaikan selamat datang dan berterima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir. Ia mengajak seluruh undangan agar mengikuti dan mendengarkan serta menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

“Untuk lebih jelasnya, nanti akan di sampaikan oleh Kadiv Humas Imigrasi Aceh tentang tata cara aplikasi pelaporan orang asing (APOA),” ujar Kemas menutup sambutannya.

Mengawali materi sosialisasi, Kepala Divisi Humas Imigrasi Aceh Ahmad Samadan, SH, menghimbau kepada seluruh pemilik/pengurus tempat penginapan yang bersifat komersil di Kota Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Timur wajib melaporkan keberadaan orang asing ditempatnya. Sosialisasi ini diharapkan benar-benar diterapkan dan dilakukan dalam aplikasi pelaporan orang asing.

“Jika saat digunakan aplikasi tersebut tidak bisa ‘maintenance’ maka segera laporkan ke kantor Imigrasi terdekat,” ucapnya.

Samadan juga menekankan, jika pemilik/pengurus tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan dan memberikan data orang asing yang menginap di tempatnya. Maka pemilik/pengurus penginapan tersebut akan dikenakan ancaman pidana pasal 117 UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau ditempat penginapannya setelah diminta oleh pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25 juta,” jelasnya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan serta pelaporan orang asing ditengah-tengah masyarakat.

“Khususnya bagi pemilik/pengurus penginapan ataupun pemilik rumah yang di dalam rumahnya terdapat orang asing,” Pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru