oleh

Ini 4 Tuntutan KASBI di Hari Buruh Tahun 2018

PENANEGERI, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elethos, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah saat menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) dengan tema “Bangun Kekuatan Rakyat Tertindas, Rebut Demokrasi, Lawan Kebijakan Anti Keaejahteraan Rakyat ” pada peringatan Hari Buruh (May Day), Selasa (1/5) sekitar pukul 08.30 WIB.

Empat tuntutan yang disampaikan Ketua Umum KASBI yakni, menuntut pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak (Outsourcing dan magang). Menuntut pemerintah untuk segera mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Menuntut pemerintah untuk menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL), BBM dan adakan sembako murah untuk rakyat serta Hentikan krimininalisasi kaum buruh, tani dan buruh perempuan.

“Terkait Peppres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bahwa KASBI dengan tegas meminta pemerintah komitmen dan konsisten serta tegas terhadap seleksi para TKA dengan melakukan pengawasan ketat akan kebutuhan, kepatutan serta alih teknologi sehingga kaum buruh lokal tidak termarjinalkan dengan buruh TKA,” demikian dikatakan Ketua Umum KASBI, Nining Elethos kepada sejumlah wartawan saat berada di titik kumpul di jalan Imam Bonjol tepatnya di depan Gedung Deutsche Bank Building, Selasa (1/5).

Baca Juga  Rieke Diah Pitaloka Desak Presiden Bentuk Badan Riset Nasional

Menurut Nining, kebijakan rezim Jokowi – JK jauh dari harapan dan gagal dalam memperjuangkan kaum buruh. Pada Pilpres 2014 KASBI dengan konsisten mendukung dan menghantarkan Jokowi – JK menjadi RI 1 dan RI 2 namun pada kenyataannya selama memimpin, rezim Jokowi – JK sangat jauh dari kenyataan janji-janji politik pada kaum buruh. Tetapi, rezim ini lebih berpihak kepada kaum pemodal sehingga buruh semakin terpuruk kondisinya dimana kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan hak-hak buruh semakin tidak layak dan tertindas sehingga momentum May Day tahun 2018 kaum buruh harus melawan atas keterpurukan ini.

Mengkritisi MoU TNI – Polri dan rancangan KUHP, lanjut Nining, adalah langkah terbaik dimana mengembalikan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai Kamtibmas.

“Apabila hal tersebut tidak dikritisi, aksi intimidasi dan tekanan terhadap perjuangan kaum buruh khususnya para aktivis buruh sangat luar biasa menindas. Karena TNI-Polri terkesan lebih berpihak kepada kaum pemodal sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Jokowi – JK yang tidak pro buruh dan rakyat,” paparnya.

Baca Juga  Rieke Diah Pitaloka Desak Presiden Bentuk Badan Riset Nasional

Ia juga menyampaikan, pada Pilpres tahun 2019 mendatang, KASBI tidak berpihak pada salah satu kandidat, karena rezim yang sebelumnya dan rezim sekarang yang memimpin negeri ini tidak pernah komitmen dan konsisten akan janji politik terhadap kaum buruh.

“Siapapun yang memimpin Indonesia bagi KASBI adalah yang mampu menempatkan buruh secara layak dan sejahtera jauh dari penindasan dan kriminalisasi,” tandas Nining Elethos.

Komentar

Berita Terbaru