oleh

Inilah 6 Permohonan Praperadilan yang Menang Melawan KPK di Pengadilan

PENANEGERI, Hukum – Kemenangan permohonan Praperadilan Setya Novanto yang dikabulkan sebagian permohonan Praperadilannya oleh Hakim Pengadilan, menambah daftar permohonan Praperadilan tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK, namun kemudian dikabulkan permohonan Praperadilannya di pengadilan.

Berikut ini adalah 6 (enam) permohonan Praperadilan yang diajukan dan menang melawan KPK di pengadilan :

1. Budi Gunawan

Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan yang saat itu Komjen yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, pada Februari 2015.

Budi Gunawan kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Sarpin Rizaldi yang menjadi hakim tunggal dalam menyidangkan permohonan praperadilan itu, kemudian mengabulkan sebagian permohonan Praperadilan Budi Gunawan. Dalam putusannya, hakim Sarpin menganggap penetapan tersangka Budi tidak sah secara hukum.

2. Ilham Arief Sirajuddin

Pada Selasa, 12 Mei 2015, Ilham dan kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hakim tunggal praperadilan Yuningtyas Upiek saat itu mengabulkan permohonan Praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin atas penetapan tersangka, oleh KPK pada Mei 2015.

Namun KPK kembali melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Ilham. Setelah itu, Ilham kembali ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya maju hingga pengadilan.

Kasus Ilham akhirnya terus bergulir di pengadilan hingga pada Februari 2016, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5,505 miliar.

Baca Juga  Buronan KPK Miryam S Haryani sudah Ditangkap

3. Hadi Poernomo

Mantan Ketua BPK, Hadi Poernomo, memenangkan praperadilan melawan KPK di PN Jaksel, pada 26 Mei 2015 lalu.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi mengabulkan permohonan gugatan praperadilan penetapan tersangka mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 26 Mei 2015, permohonan Praperadilannya dikabulkan hakim tunggal Haswandi. Status tersangka Hadi pun gugur.

Putusan itu dibacakan Haswandi selaku hakim tunggal dalam agenda sidang putusan praperadilan penetapan tersangka Hadi Poernomo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

4. Marthen Dira Tome

KPK juga sempat kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan Marthen Dira Tome yang pernah menjabat Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT). Marthen ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada November 2014.

Marthen Dira Tome awalnya memenangkan permohonan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2016).

Namun kasus Marthen kemudian  diajukan lagi oleh KPK dan terus bergulir dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Juli 2017.

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan penjara.

5. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

Bupati Nganjuk Taufiqurahman ditetapkan sebagai tersangka KPK pada dugaan kasus korupsi  di Kabupaten Nganjuk, pada 6 Desember 2016 lalu.

Baca Juga  KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 Jadi Tersangka

Taufiqurrahman kemudian mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan permohonan praperadilan tersebut pada akhirnya dikabulkan oleh Hakim I Wayan Karya, dengan pertimbangan kasus ini telah ditangani terlebih dahulu oleh Kejaksaan.

Karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ada menyatakan apabila terdapat dua instansi yang menangani perkara, maka harus dikembalikan ke penyelidikan awal.  Pihak pertama yang memulai penyelidikan, yaitu Kejaksaan, di mana hal ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk.

Pada 3 Maret 2017 Hakim Wayan Karya mengabulkan permohonan Praperadilan Taufiqurrahman dan menyatakan penyidikan KPK tidak sah.

KPK dinilai mengambil alih sebagai penyidik kedua yang menangani kasus ini. Sehingga Hakim Wayan melimpahkan kasus ini kembali ke Kejari Nganjuk.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menyerahkan kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk Jawa Timur, Taufiqurrahman ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

6. Setya Novanto

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan bahwa sebagian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterima oleh hakim tunggal Cepi Iskandar. Putusan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9) pukul 17.30 WIB.

Setya Novanto sebelumnya telah menggugat di pengadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Hakim memberikan putusan tersebut setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon Setya Novanto, jawaban atas gugatan dari termohon KPK serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.

Baca Juga  Bupati Purbalingga Ditangkap KPK

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ucap hakim Cepi membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Dalam putusan hakim PN Jaksel itu, penetapan status tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak sah.

Setidaknya sejak tahun 2004 sampai 2016 terdapat 57 perkara Praperadilan melawan KPK, dengan setidaknya empat permohonan Praperadilan dikabulkan hakim pengadilan.

Pertama, permohonan Praperadilan Budi Gunawan, dikabulkan hakim.  Kedua, permohonan Praperadilan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo juga dikabulkan hakim.

Namun pada permohonan Praperadilan  mantan wali kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, sempat dikabulkan hakim, namun kasusnya kembali bergulir di pengadilan hingga vonis dijatuhkan.

Juga pada permohonan Praperadilan Mantan Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, sempat dikabulkan hakim, namun kasusnya kenbali bergulir di pengadilan, hingga vonis hakim dijatuhkan.

Sementara pada Maret 2017,  permohonan Praperadilan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dikabulkan hakim pengadilan, ditambah satu lagi permohonan Praperadilan Setya Novanto yang juga baru saja dikabulkan oleh hakim pengadilan, pada September 2017.

Namun secara keseluruhan angka permohonan Praperadilan di pengadilan, KPK masih menang secara jumlah perkara Praperadilan yang diajukan ke Pengadilan.(*)

Komentar

Berita Terbaru