oleh

Kajati Aceh : Jadilah Pelayan Hukum yang Melayani

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, DR Chairul Amir, SH, MH, menegaskan, jadilah pelayan hukum yang melayani bukan sebaliknya ingin dilayani, sehingga penanganan hukum dapat terakomodir dengan baik. Jaksa sebagai eksekutor keadilan harus aktif melayani masyarakat yang mencari keadilan. Pastikan penegakan hukum jangan ditunda-tunda bagi pencari keadilan, karena menunda keadilan sama halnya kita berbuat tidak adil.

“Termasuk barang bukti (bb) yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, bila perlu jaksa sebagai eksekutor dapat mengantarkan langsung bb itu kepada yang berhak,” ungkap Kajati Aceh, saat menyampaikan sambutannya dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) di pemkab Aceh Tamiang, di Pendopo Bupati Kota Kualasimpang, Rabu (31/1) siang.

Dalam kesempatan itu, Kajati juga menyampaikan, sebagai penegak hukum menjadi beban moral bagi pihaknya untuk selalu menyampaikan bahwa suka atau tidak suka maka hukum tetap dijadikan sebagai panglima dan panduan dalam setiap menjalankan aturan, tentunya wajib mematuhi aturan yang berlaku.

“Kami selalu mengingatkan ditubuh Kejaksaan jangan mengambil kebijakan yang mengenyampingkan aturan yang berlaku, sehingga kebijakan tersebut menjadi cacat hukum,” jelasnya.

Baca Juga  Tanggul Jebol, Desa Gelung Kecamatan Seruway Terendam Banjir

Kajati berharap, para pejabat di Aceh Tamiang ini juga harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk ditaati dan dilaksanakan, sehingga penegakan hukum di daerah ini dapat dilaksanakan dengan baik, agar peroses kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Tamiang dapat lebih baik dari sebelumnya.

“Saya yakin dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru saat ini Aceh Tamiang akan lebih baik lagi dalam melakukann penataannya,” ujar Kajati.

Keputusan dan aturan yang dikeluarkan bupati, sambung Kajati, adalah hukum sebagai acuan dan pedoman yang jangan sampai pemimpin terjebak dalam kepentingan sepihak atau kelompok yang dapat mengeliminir pedoman aturan tersebut walau sekalipun dengan tujuan untuk kebaikan.

“Harus dilaksanakan aturan hukum yang berlaku. Kemudian ketika mengambil kebijakan tidak boleh mengesampingkan aturan,” teragnya.

Menurutnya, sebagai daerah perbatasan, Aceh Tamiang tentu memiliki kultur dan budaya yang berbeda dengan daerah lain, sehingga rentan menimbulkan gesekan yang dapat mengganggu Kamtibmas. Akan tetapi, Kajati Chairul Amir meyakini pihak kepolisian dan kejaksaan di Aceh Tamiang mampu untuk mengatasi dan menyelesaikannya.

Baca Juga  Tak Puas Hasil Panen, Petani Aceh Tamiang Gunakan Pupuk Non Subsidi

Disebutkan Kajati, Aceh Tamiang merupakan Kabupaten ke empat yang telah dikunjungi selama dia menjabat Kajati Aceh pada akhir 2017 lalu. Sebelumnya, Kajati telah meresmikan Kantor Kejari Lhokseumawe.

Saat tiba di “Bumi Muda Sedia”, Kajati Aceh disambut dengan tarian “sekapur sirih” oleh pelajar SMA/SMP Aceh Tamiang dan mendapat peusijuk/tepung tawar oleh Bupati Aceh Tamiang H Mursil, SH, MKn, Ketua DPRK Fadlon, SH dan Ketua MPU Atam, Drs Ilyas Mustawa. Selanjutnya Kajati menerima sebuah cenderamata dari Bupati Mursil.

Sementara itu, atas nama pemerintah daerah, Wakil Bupati Aceh Tamiang, HT Insyafuddin, dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Aceh Tamiang terbentuk dengan dikeluarkannya UU Nomor 4/2002 tentang pembentukan Kabupaten yakni Abdya, Gayo Lues, Aceh Jaya dan Aceh Tamiang miliki 12 Kecamatan dengan penduduk bersuku Melayu, Jawa, Gayo dan Aceh.

Berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara (Sumut) daerahnya sangat rentan dengan masalah keamanan dan ketertiban yang selalu berkaitan dengan hukum. Untuk menyikapi itu semua, maka peran dan fungsi kejaksaan dalam mewujudkan penegakan supremasi hukum sangatlah penting.

Baca Juga  Bupati Aceh Tamiang Tinjau Lokasi Banjir dari Tenda Posko

“Saya mewakili kepala daerah mendukung sepenuhnya segala program dan trobosan-terobosan Kejaksan Tinggi Aceh dan jajaran Kejari Kualasimoang dalam upaya penegakan hukum,” paparnya.

Menurut Wabup, pemkab Aceh Tamiang kini terus berusaha melakukan berbagai kebijakan dan strategi pembangunan secara bertahap.

“Apa pun jenis proyeknya harus diawasi dengan teliti agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pemerintah dan masyarakat,” tandasnya.

Hadir dalam kunker Kajati Aceh diantaranya unsur Forkopimda Aceh Tamiang beserta kepala SKPK Pemkab setempat dan juga Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Firmandez.

Komentar

Berita Terbaru