oleh

Kejari Aceh Tamiang Diminta Tidak Endapkan Kasus Pasar Tradisional Seruway

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang diminta untuk serius mengusut tuntas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait program bantuan revitalisasi Pasar Tradisional yang dibangun di Desa Suka Ramai I, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang pada tahun 2013 silam.

Di mana, proyek revitalisasi pasar tradisional tersebut berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan sumber dana APBN tahun 2013 sebesar Rp 900 juta dikerjakan oleh lembaga Koperasi Tamiang Bahari (TB) terindikasi menyimpang hingga merugikan keuangan negara.

Meski kasus ini secara resmi telah dilaporkan oleh salah satu LSM terkait indikasi Tipikor pada pelaksanaan pembangunan pasar tradisional ke Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada bulan Januari 2017, namun hingga kini belum ada satu orang pun ditetapkan sebagai tersangka.

“Sejumlah orang telah diperiksa, termasuk Ketua Koperasi TB atas nama Khairil Azman alias Tok Adek, namun hampir setahun proses penyidikan belum ada satu orang pun ditetapkan sebagai tersangka. Kami minta Kejari Aceh Tamiang jangan endapkan kasus pembangunan pasar tradisional fiktif tersebut,” demikian diungkapkan Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaaly dalam siaran persnya yang diterima Penanegeri.com, Senin (11/12) di Karang Baru.

Pasar Tradisional

Dari data dan fakta yang diperoleh LSM Gadjah Puteh, dalam pelaksanaan pembangunan pasar tradisional meliputi 18 unit kios dan dua unit pasar losd, Koperasi TB dengan melibatkan Disperindagkop Aceh Tamiang diduga kuat bersama-sama “memainkan” program bantuan revitalisasi pasar tradisional di Desa Suka Ramai I itu.

Baca Juga  DPRK dan Kejari Aceh Tamiang Tandatangani MoU

Pasalnya, ungkap Sayed Zahirsyah, terdapat kejanggalan dari 18 unit kios, hanya 10 unit yang terbangun dan sisanya diduga fiktif. Bahkan, lokasi pembangunan kios ukuran 3×3 meter sebanyak 10 unit dan satu pasar losd dibangun di atas tanah milik warga bersifat pinjam pakai kepada datok penghulu (kepala desa) Suka Ramai I.

Di mana, hal tersebut bertentangan dengan pedoman bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, sebab kapan saja pemilik tanah dapat mengambil lahannnya kembali untuk kepentingan pribadi.

Selain itu beber Sayed, koperasi TB yang diketuai Khairil Azman yang juga Datok Penghulu (Kades) Pekan Seruway juga terindikasi telah memanipulasi data dan tanda tangan untuk memuluskan proyek revitalisasi pasar tradisional tersebut.

“Dugaan pengemplangan uang negara yang mengatasnamakan koperasi adalah bukti kuat bagi penegak hukum untuk menjerat Katua Koperasi TB Khairil Azman sebagai pelaksana proyek. Konon lagi sejumlah unit  kios diduga kuat fiktif tidak dibangun,” ungkap Patih Gadjah Puteh.

Pasar Tradisional

Sementara itu dalam keterangan yang ditulis pada form kuisioner isian kunjungan lapangan dalam rangka identifikasi dan verifikasi program pengembangan pasar tradisional melalui koperasi yang ditanda tangani oleh Khairil Azman banyak direkayasa sendiri.

Baca Juga  DPRK dan Kejari Aceh Tamiang Tandatangani MoU

Sayaed yang akrab disapa Waled menjabarkan, pada 2013 lalu Koperasi TB mengajukan program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional kepada pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kemudian 17 Mei 2013, melalui surat Nomor: 16/Kop.TB/V/2013, mengajukan permohonan pencairan dana bantuan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM, atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha di Jakarta, sebesar Rp 900 juta.

Selanjutnya pada 10 Mei 2013, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usah Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 266/Kep./Dp.4/V/2013, Koperasi TB ditetapkan sebagai peserta program bantuan sosial dan pada 15 Mei 2013 oleh PPK Nomor: 169/Kep./PPK/Dep.4/V/2013, ditetapkan sebagai koperasi penerima bantuan Revitalisasi Pasar Tradisonal Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan berita acara dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 22 Mei 2013, Koperasi TB menerima bantuan Rp 900 juta yang ditransfer ke rekening koperasi TB Nomor: 0657-01-000 738-50-3.

Pasar Tradisional

Biaya tersebut sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh konsultan perencanaan, CV Mitra Consultant diperuntukkan untuk pembangunan pasar tradisional 3×3 meter sebanyak 18 unit dan pasar losd ukuran 10×20 meter sebanyak dua unit sesuai buku panduan Tahun Anggaran 2013 sebagai Juknis dan Juklak kegiatan.

Baca Juga  DPRK dan Kejari Aceh Tamiang Tandatangani MoU

Padahal tahun 2014, pihak Koperasi TB telah mendapat teguran keras dari Kementerian Koperasi dan UKM akibat lalai tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar tradisional, Di mana kios ukuran 3×3 meter sebanyak delapan unit belum dibangun, sedangkan anggaran sesuai RAB yang diajukan sebesar Rp 900 juta sudah diterima koperasi TB.

“Bukan lalai, tapi ada unsur kesengajaan koperasi TB tidak membangun delapan unit kios sisanya sesuai anggaran pada RAB,” tegas Sayed Zahirsyah.

Menurutnya, kasus pasar tradisional Suka Ramai I, Seruway merupakan salah satu kasus Tipokor yang saat ini tengah ditangani Kejari Aceh Tamiang atau warisan kasus yang belum tuntas dari Kajari Aceh Tamiang sebelumnya, Amir Syarifuddin, SH, MH.

“Untuk itu, kami mendesak lembaga Adhyaksa Aceh Tamiang yang saat ini dipimpin Kajari Irwinsyah, SH mampu mengungkap sejumlah kasus Tipikor dengan menyeret pelakunya ke meja hijau. Gadjah Puteh bersama  LSM lainnya juga akan terus mengawal dari luar institusi hukum agar kasus ini tidak mengendap dimeja penyidik Pidsus,” tegasnya.

Komentar

Berita Terbaru