oleh

Kesiapan Lahan Kendala Utama Terealisasinya Bantuan Rumah Nelayan di Aceh Tamiang

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Kesiapan lahan menjadi kendala utama dilapangan dalam memberikan program bantuan rumah nelayan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari tiga Kecamatan yang akan dibantu perumahan nelayan oleh pemerintah pusat, baru Kecamatan Seruway tepatnya di Desa Lubuk Damar yang sudah terealisasi sebanyak 50 unit. Sedangkan untuk dua Kecamatan lainnya, Bendahara dan Banda Mulia bantuan tersebut belum terealisasi.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi D DPRK Aceh Tamiang, Irma Suryani, SST, M.Kes kepada Penanegeri.com, Jumat (19/5) sepulangnya dari kegiatan konsultasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, pada Senin (15/5) lalu.

Dikatakannya, dalam konsultasi tersebut, Komisi D membahas terkait pembangunan rumah bantuan nelayan yang tersebar ditiga Kecamatan pesisir Aceh Tamiang yakni, Kecamatan Bendahara, Banda Mulia dan Seruway yang sebagian besar masih terbentur masalah lahan.

Irma Suryani menerangkan, seperti di Desa Teluk Halban, Kecamatan Bendahara sudah disiapkan lahan status tanah hibah seluas 1 hektare. Disamping itu fasilitas pendukung seperti listrik dan air sudah tersedia. Namun kendalanya, dilokasi yang akan dibangun rumah nelayan masih ada tanaman kelapa sawit dan sebagian lagi lahan persawahan.

Kemudian di Desa Matang Seping, Kecamatan Banda Mulia sudah ada lahan seluas 1,3 hektare dengan status tanah masih dalam proses hibah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun perlu penyesuaian volume agar fondasi tanah lebih tinggi.

Di Kecamatan Seruway, perumahan nelayan akan dibangun didua desa yaitu, Desa Muka Sungai Kuruk, dengan status tanah hibah seluas 1 hektare, namun kendalanya serupa, yaitu lahan yang akan didirikan untuk perumahan masih ditumbuhi kelapa sawit.

Sementara itu di Desa Lubuk Damar, Kecamatan Seruway perumahan nelayan sebanyak 50 unit tengah dibangun diatas tanah hibah dari masyarakat kampung kepada pemerintah daerah, yang nantinya setelah dibangun rumah bantuan akan dihibahkan kembali kepada masyarakat penerima manfaat.

“Namun berdasarkan hasil peninjauan Komisi D DPRK Aceh Tamiang, pelaksanaan pembangunan rumah bantuan nelayan sebanyak 50 unit di Desa Lubuk Damar baru terealisasi sekitar 25-30 persen, padahal batas pekerjaan sampai bulan Juni 2017 mati kontrak,” terangnya.

Irma menambahkan, Komisi D DPRK Aceh Tamiang juga berdiskusi kepada Kementerian PUPR RI mengenai bantuan rumah sangat sederhana (RSS) agar bisa ditambah lagi kuota penerimanya.

“Syarat untuk mendapatkan RSS, calon penerima harus memiliki tanah pribadi. Kita ingin ditambah jumlahnya dari 13 unit/Kecamatan, mengingat masih banyak kaum dhuafa belum memiliki rumah,” tambahnya.

Politisi Partai NasDem ini juga menambahkan, pemda setempat juga harus memperhatikan dan mencari solusi bagi masyarakat tunawisma yang tidak memiliki lahan untuk bisa mandapatkan bantuan rumah sederhana, sehingga mereka tidak harus numpang dirumah warga lain atau tinggal di gedung/bangunan sekolah.

Disebutkannya, karena amanah UU 1945 Pasal 27 ayat 2, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 34 ayat 1, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

“Bahkan dalam UU RI Nomor 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 5, poin 1 dan 2 yang berbunyi, negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, Menteri pada tingkat nasional, gubernur pada tingkat provinsi dan bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota,” tutur anggota dewan dari Dapil II Aceh Tamiang tersebut.

Sementara itu, sambung Irma, pejabat Sub Bidang Perumahan Rakyat Koordinator Wilayah Aceh, Abdurrahman, mengatakan kepada Komisi D bahwa Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan perumahan rakyat, dengan arah kebijakan nasional sesuai dengan RPJM 2015-2019. Bantuan tersebut masuk dalam program 1 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Abdurrahman berharap proaktif dari pemerintah daerah bila ada kendala di lapangan agar segera dilaporkan untuk bersama-sama mencari solusinya, supaya program dapat dilaksanakan secara maksimal.

“Bidang Perumahan Rakyat Korwil Aceh juga menekankan, syarat-syarat bagi warga penerima rumah bantuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan,” ujar Irma Suryani mengutip pernyataan Abdurrahman dalam pertemuan di Kantor Direktorat Penyedia Perumahan Rakyat di Gedung G Lantai 7 Kompleks Kementerian PUPR Jakarta.

Dalam kegiatan konsultasi ke kementrian PUPR, anggota DPRK Aceh Tamiang terdiri atas Ketua DPRK, Fadlon, Wakil Ketua II, Nora Idah Nita, Wakil Ketua Komisi D, HT Rusli, Sekretaris Komisi D, Irma Suryani dan anggota Komisi D lainnya dengan dua orang pendamping serta Kabid Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang, Subhan. Mereka diterima oleh Sub Bid PR Korwil Aceh, Abdurrahman dan Kasi Pengolahan Informasi, Conefianti.

Komentar

Berita Terbaru