oleh

Kinerja Tak Becus, Puluhan Warga Suka Rakyat Minta Datok Dilengserkan

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Anggota dewan Aceh Tamiang di desak puluhan warga Desa Suka Rakyat, Kecamatan Rantau yang datang ke Gedung DPRK. Mereka meminta agar anggota dewan memanggil eksekutif untuk melengserkan datok penghulu (kades) yang dinilai tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di desa, Selasa (6/6).

Amatan dilapangan, warga Suka Rakyat yang sebagian merupakan mantan perangkat desa ini tiba di Gedung DPRK sekitar pukul 10.30 WIB, dengan menggunakan bus angkutan penumpang dan mobil bak terbuka serta sepeda motor. Awalnya mereka masuk ke ruangan Komisi A, kemudian diarahkan ke ruangan Badan Anggaran (Banggar) untuk melakukan mediasi.

Setibanya di ruang Banggar, Mereka diterima pimpinan kolektif dewan Fadlon didampingi Juanda, S.IP serta Ketua sekaligus anggota Komisi A.

Tarmudi, salah seorang perwakilan warga Suka Rakyat, dihadapan anggota dewan mengatakan, mayoritas masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan kepemimpinan datok penghulu Desa Suka Rakyat, Joni Sutrisno terkait dengan janji dan pelayanan yang terkesan tidak bertanggungjawab, karena telah mengabaikan kepentingan masyarakat.

Warga mengaku sering tidak dilayani dan kesulitan dalam mengurus surat-menyurat karena datok penghulu sering tidak berada di desa.

“Datok sering tidak di tempat, karena bekerja sebagai supir mobil ambulance di Puskesmas Rantau. Kalau sudah antar pasien bisa empat hari tidak ada ditempat, sehingga urusan di desa banyak yang tertunda,” papar Tarmudi.

Dikatakannya, ketidakharmonisan antara datok penghulu degan masyarakat sudah berlangsung sejak 2015 lalu. Hal itu menyebabkan sebagian perangkat desa memilih mengundurkan diri karena selalu terkena imbas oleh masyarakat akibat sikap arogan datok yang dianggap tidak becus dalam melayani masyarakatnya.

Masyarakat merasa kecewa setelah 27 orang perangkat desa mengundurkan diri, beberapa bulan kemudian datuk langsung menunjuk perangkat baru sehingga semakin meresahkan warga dan tidak tau harus mengadu kemana lagi.

“Tanggal 15 Mei 2017 lalu, Muspika Kecamatan Rantau datang ke Desa Suka Rakyat melakukan pertemuan dengan warga, permintaan warga agar datok penghulu diganti tapi tidak dilakukan. Saat itu Camat hanya mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan itu,” ujar Turmadi.

Ia menambahkan, meski permasalahan yang terjadi di Desa Suka Rakyat telah disampaikan ketingkat kecamatan, tetapi tidak ada tindakan. Pihak kecamatan hanya akan melakukan pembinaan. Disamping itu warga masih kecewa karena banyak janji datok penghulu tidak bisa ditepati bahkan sempat muncul fitnah tentang uang PHBI yang katanya sudah disalurkan, namun pada kenyataannya panitia PHBI belum menerima uang untuk acra keagamaan tersebut.

Datok penghulu Desa Suka Rakyat, sambung Turmadi, diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap uang pengurusan NA berkisar Rp 50 hingga Rp 200 ribu/NA. Hal itu dibenarkan sejumlah warga yang pernah dipungli NA dan kebetulan mereka hadir diruang Banggar tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Zuardi mantan Ketua MDSK Desa Suka Rakyat, ia menjelaskan, sebenarnya pihak MDSK tidak ada masalah dengan datok, tetapi permasalahan ini dengan masyarakat. MDSK hanya menghimpun sejumlah masalah dari tahun 2015 menyangkut pelayanan masyarakat. Tapi, kondisi pelayanan kurang baik kembali terjadi di tahun 2016 dan pihaknya juga melakukan hal serupa menghimpun laporan yang disampaikan masyarakat untuk di teruskan ketingkat kecamatan.

“Tapi dari kecamatan belum ada satu keputusan yang memuaskan warga, mereka ingin datok dipecat, namun hasil dari kecamatan sifatnya hanya sebatas pembinaan saja,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang, Ismail menegaskan, untuk pemberhentian jabatan datok penghulu butuh proses dan pembuktian kesalahan yang benar fatal. Namun Komisi A akan memberikan dukungan politis agar pemkab Aceh Tamiang segera merespon dan menanggapi permasalahan ini secepatnya, agar tidak terjadi hal-hal yang semakin kisruh di Desa tersebut.

Kami dari Komisi A akan menggelar rapat dengan memanggil pihak eksekutif Bupati, Sekda, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Bagian Mukim dan Kampung serta Camat setempat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan kolektif DPRK,” ucapnya.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon meminta agar warga Suka Rakyat bersabar, setelah dari Gedung DPRK warga harus menahan diri dan jangan berbuat keributan.

“Warga harus bersabar. DPRK tetap berpihak kepada rakyat bukan kepada pejabat. Kami akan menunggu kerja dari Komisi A membuat rekomendasi. Semoga hasil rekomendasinya seperti yang bapak ibu inginkan yaitu datok bisa dilengserkan,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda, menegaskan, keluhan yang dilaporkan masyarakat Desa Suka Rakyat termasuk adanya dugaan pungli maka pihaknya meminta Bupati Aceh Tamiang dan instansi terkait segera menanggapi pengaduan masyarakat, apalagi sampai mendiskriminasi warganya.

“Tolong dicatat rekan jurnalis, kami minta agar pihak eksekutif harus secepatnya merespon pengaduan masyarakat ini untuk ditindak lanjuti, eksekutif harus pro rakyat dan jangan hanya tidur saja,” tegasnya.

Usai pelaksanaan mediasi, datok penghulu Desa Suka Rakyat, Joni Sutrisno yang dihubungi Penanegeri.com via telepon seluler, Selasa (6/6) sore tidak berhasil, panggilan masuk namun tidak diangkat. Bahkan sms konfirmasi wartawan juga tidak dibalas. Berselang beberapa saat, ketika dikonfirmasi ulang, nomor datok Joni sudah tidak aktif lagi.

Komentar

Berita Terbaru