oleh

Kodam XVII/Cenderawasih Siap Amankan Perbatasan Dalam Penyelenggaraan APEC di Port Moresby PNG

PENANEGERI, Jayapura – Hubungan kerjasama Indonesia dan PNG ke depan akan semakin intens sehubungan dengan negara tetangga yakni PNG (Papua New Guinea) akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan APEC Leader’s Summit 2018 (Asia Pasifik Economic Coorperation) di Port Moresby bulan Nopember 2018 ini, urai Athan RI di PNG Kol Inf Anggara Sitompul pada kesempatan silaturahmi dengan Kasdam XVII/Cenderawasih Brigadir Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa beberapa waktu yang lalu.

Di sela-sela kesibukannya saat ditanya perihal pelaksanaan APEC di PNG, I Nyoman menjelaskan, bahwa kunjungan Gubernur Papua bersama rombongan dalam menghadiri Upacara Hari Kemerdekaan Papua New Guinea (PNG) yang ke-43 th di Port Moresby tanggal 17 September 2018 mewakili Pemerintah Pusat di Jakarta, menunjukkan kerjasama RI-PNG sangat baik sehingga membuka peluang kerjasama ekonomi lintas batas.

Juga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua yang langsung via darat dengan jarak yang dekat dan informasinya pada tahun lalu Provinsi Papua juga sudah menandatangani kerjasama dengan beberapa provinsi di PNG di sela-sela pembukaan Border Trade Fair sehingga mendorong kemitraan untuk mhasilkan bentuk kerjasama yang formal sesuai dengan Hukum dan peraturan yang berlaku baik dalam bidang perdagangan, perhubungan, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

Dalam persiapan penyelenggaraan APEC Summit 2018 di PNG secara tidak langsung Indonesia jelas terlibat khususnya wilayah Provinsi Papua yang merupakan daerah perbatasan pulau paling ujung timur Indonesia yang berbatasan dengan negara PNG.

“Keamanan di wilayah Papua merupakan wilayah tanggung jawab teritorial keamanan Kodam XVII/Cenderawasih khususnya daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, ”  kata Mantan Danrem 173/PVB Biak ini.

Selanjutnya Putra Bali tersebut menguraikan bahwa  Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit S.Sos dalam amanatnya pada upacara serah -terima bangunan Pos Satgas Pamtas RI-PNG yang baru dan yang lama di wilayah perbatasan Korem 174/ATW, menegaskan bahwa Kodam XVII/Cen selaku Kotama Operasi TNI Papua mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan Operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Papua dengan menggelar Satuan Organik dan Satuan penugasan di sepanjang wilayah batas RI-PNG (sepanjang 820 km), dengan menempatkan pos -pos Pamtas baik di titik-titik rawan ancaman KKSB, Pelintas batas Illegal dan juga pelanggaran batas wilayah termasuk menjaga patok-patok perbatasan di sepanjang perbatasan RI-PNG.

Meskipun di sadari bahwa jumlah inipun masih sangat kurang dibandingkan panjang garis perbatasan wilayah perbatasan RI – PNG dari utara sampai selatan apalagi dengan medan perbukitan, jurang, lembah, rawa, sungai dan juga transportasi yang sangat sulit dan mahal dengan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang juga masih sangat terbatas sehingga menjadi tantangan sendiri buat prajurit yang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan.

Ditanya tentang koordinasi dan kerjasama antara TNI dan pihak keamanan PNG, Perwira Tinggi Bintang Satu penyandang bintang Adhimakayasa atau lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1990 menjelaskan, bahwa koordinasi dan kerjasama itu sudah otomatis dan sudah berlangsung sejak dahulu, pastinya harus kerjasama, Adanya pertemuan APEC Summit 2018 di Port Moresby PNG jelas akan berpengaruh terhadap situasi kondisi (sikon) pengamanan di wilayah Perbatasan RI-PNG.

“Pemerintah PNG dalam hal ini PNG Defence Force sudah mengirimkan surat bantuan kepada Markas Besar TNI di Indonesia dan sudah diterima Mabes TNI sehingga Kodam XVII/Cenderawasi masih perlu komunikasi lanjutan karena erat kaitanya dgn Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) sehingga membutuhkan koordinasi antara Kodam XVII/Cen dengan staf Operasi (Sops) Mabes TNI dan mungkin dilanjutkan dalam bentuk rapat yang menyertakan Athan (atase pertahanan)  PNG di Jakarta dan Athan RI di PNG bersama Kolakops untuk membahas kapan perbantuan akan dimulai, seperti apa mekanisme untuk update situasi dan hal lainnya,” jelas I Nyoman.

“Permasalahan saat ini yang masih berkembang di perbatasan dan di PNG adalah bahwa banyak warga kita Papua yang sudah lama tinggal di PNG ingin pulang kembali ke Indonesia saat ini dari pihak Kedutaan juga sedang mendata warga Papua yang ingin kembali ke Indonesia setelah sekian tahun mencoba menetap di PNG, ” lanjut I Nyoman.

Diketahui ada beberapa latar belakang warga Indonesia yang tinggal di PNG mengapa mereka ingin kembali ke NKRI antara lain :

1. Bahwa mereka tidak semua memiliki tanah dan tempat tinggal di PNG karena mahalnya harga tanah sehingga hanya menumpang di lahan tuan tanah/land owner dengan mendirikan rumah sementara dan apabila lahan akan digunakan otomatis mereka di usir.

2. Pemerintah di Port Moresby pernah menjanjikan akan memberikan lahan atau tanah kepada warga Papua di PNG sejak tahun 2014 tetapi hingga saat ini laporan dari lapangan tidak pernah terealisasi di mana lahan tersebut.

3. Status sebagian mereka yang dianggap migrant berdampak pada sulitnya pendidikan dan memperoleh fasilitas kesehatan, kesempatan bekerja pada sektor formal, sehingga banyak yang menganggur.

4. Tingkat kemahalan penghidupan di Port Moresby sementara mereka tidak memiliki pekerjaan yang formal menambah kesulitan hidup mereka.

5. Adat tradisi masyarakat Papua bahwa Hukum alam bagi generasi yang lahir di Papua ketika sudah mulai tua/ renta rindu dengan kampung halaman dan ketika meninggal minta dikirim ketanah air.

Karena mereka sadar bahwa tanah Papua adalah tanah surga, tanah yang diberkati sehingga mereka ingin mati dan dikubur di tanah kelahirannya di Papua.

6.Secara umum mereka melihat dan merasakan bahwa pembangunan di Papua sangat pesat dibandingkan dengan di tempat pengungsiannya saat ini, sehingga harapan dan ada di Papua tertama untuk pendidikan dan masa depan generasinya. Demikian I Nyoman menambahkan.

Kodam XVII/Cenderawasih saat ini terus mengumpulkan data-data dan informasi baik dari Kedutaan maupun bekerja sama dengan Pemda Prov Papua khususnya Biro Perbatasan RI – PNG.

“Permasalahan secara khusus untuk Repatriasi memang belum sempat di bahas lebih lanjut dengan PNG, kita masih terus mengumpulkan data-data sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan. Pemerintah dalam hal ini,
Kodam XVII/Cenderawasih harus menjadi solusi dan bermanfaat buat masyarakat Papua permasalahan di perbatasan terus kita pelajari apa yang menjadi permasalahannya sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua tercapai apalagi putra daerah sudah banyak sekarang yang menjadi anggta TNI untuk menjaga kampungnya sendiri. Sehingga kedepan kita berharap masyarakat Papua mampu mandiri dan tidak tertinggal dengan saudara-saudaranya di luar Papua” pungkas I Nyoman penuh harapan. (*)

 

Komentar

Berita Terbaru