oleh

Komisi III DPR RI minta Kejelasan tentang Kriteria Ormas yang Anti Pancasila

PENANEGERI, Jakarta- Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan pemerintah RI harus mengumumkan secara jelas dan pasti dalam menilai dan menetapkan kriteria organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap anti-Pancasila.

Kejelasan kriteria tersebut, kata Bambang, sangat penting untuk mendorong semua Ormas melakukan introspeksi.

“Kejelasan kriteria itu sangat penting untuk mendorong semua ormas melakukan introspeksi. Rencana pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila harus dilandasi sikap yang penuh kebijaksanaan dan juga harus transparan,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (7 /5).

“Rencana pemerintah membubarkan Ormas anti-Pancasila harus dilandasi sikap yang penuh kebijaksanaan, dan juga harus transparan. Karena itu, sebelum membubarkan Ormas dimaksud, pemerintah perlu menyosialisasikan kriteria tentang Ormas yang bertentangan dengan Pancasila,” ujar Bambang di Jakarta, Minggu (7/5).

Pemerintah pun, Menurut Ketua Komisi III DPRI RI sebaiknya memanggil pengurus Ormas yang dicurigai bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, pemerintah perlu membuka dialog sebelum memulai pembubaran Ormas.

“Pemerintah perlu juga memberikan kesempatan kepada Ormas-Ormas untuk meluruskan orientasi dan pandangan mereka seturut nilai-nilai dasar Pancasila,” tandas Ketua Komisi III, Bambang Soesatyo.

Baca Juga  Massa Aksi 212 Jilid II, Tuntut Ahok Segera Diberhentikan

Politisi dari Partai Golkar ini menghimbau pemerintah mengambil langkah persuasif. Menurutnya, Pemerintah sebaiknya mengkonfirmasi kepada pengurus ormas sebelum memvonis dan melakukan pembubaran.

“Memanggil pengurus Ormas yang dicurigai bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah perlu membuka dialog sebelum memulai pembubaran Ormas. Berikan kesempatan kepada Ormas-Ormas untuk meluruskan orientasi dan pandangan mereka seturut nilai-nilai dasar Pancasila,” paparnya.

Bagaimana pun,  isu tentang Ormas anti-Pancasila bisa menjadi sangat sensitif. Apalagi, kata dia, Jika ada pihak yang coba mengaitkannya dengan agama tertentu. “Masalah ini harus diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah, agar umat beragama tidak lagi terkotak-kotak,” terang dia.

Karena itu,  pemerintah harus juga memperhitungkan risiko atau akibat yang akan muncul.

“Ketika rencana membubarkan Ormas anti-Pancasila mulai dilaksanakan. Seperti diketahui, Menko Polhukam Wiranto menegaskan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dibubarkan. Komisi III DPR berharap rencana pemerintah itu tidak menimbulkan kegaduhan baru dan gangguan serius terhadap aspek keamanan dan ketertiban umum,” jelasnya.

Menurut Bambang Soesatyo, sebelum membubarkan ormas yang dimaksud, pemerintah perlu menjelaskan dan mensosialisasikan secara luas kriteria tentang Ormas yang bertentangan dengan Pancasila itu yang bagaimana. (*)

Komentar

Berita Terbaru