oleh

Kondisi di Rakhine Myanmar tidak Memungkinkan Pemulangan Pengungsi Rohingya

PENANEGERI, Desk Internasional – Di tengah laporan kesepakatan antara pemerintah Bangladesh dan Myanmar atas kembalinya pengungsi Rohingya ke Myanmar, badan pengungsi PBB telah menegaskan bahwa pemulangan pengungsi tersebut harus bersifat sukarela, dan berlangsung dalam kondisi yang aman dan bermartabat.

“Saat ini, kondisi di negara bagian Rakhine di Myanmar tidak memungkinkan pemulangan yang aman dan berkelanjutan. Pengungsi masih melarikan diri, dan banyak yang menderita kekerasan, pemerkosaan, dan bahaya psikologis yang dalam,” papar Adrian Edwards, juru bicara Kantor Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), mengatakan kepada wartawan pada sebuah media briefing reguler di Jenewa, Jumat kemarin seperti dirilis situs berita PBB (24/11).

“Sangat penting bahwa pemulangan tidak terjadi secara cepat atau prematur, tanpa persetujuan dari pengungsi atau elemen dasar solusi yang bertahan lama,” tegasnya.

Selama tiga bulan terakhir, kekerasan antar komunal yang meluas di negara bagian Rakhine di utara Myanmar mengakibatkan sekitar 622.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Sebelum krisis terakhir ini, Bangladesh telah memiliki lebih dari 200.000 pengungsi Rohingya akibat perpindahan sebelumnya.

Baca Juga  Upaya Menemukan Solusi bagi Pengungsi Rohingya

Menurut agen pengungsi PBB, beberapa dari mereka yang melarikan diri menyaksikan kematian keluarga dan teman-teman, dan sebagian besar hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali untuk kembali ke rumah dan desa mereka yang hancur.

Juru bicara UNHCR Adrian Edwards menyatakan perpecahan di antara masyarakat tetap tidak terselesaikan.

“Perpecahan yang mendalam antara masyarakat tetap tidak diperhatikan,” tambah Adrian Edwards, yang menggarisbawahi kemajuan menuju penyebab akar penerbangan, termasuk kurangnya kewarganegaraan untuk anggota komunitas Rohingya, seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Penasehat Rakhine, juga akan sangat penting.

Selanjutnya, akses kemanusiaan di negara bagian Rakhine utara tetap diabaikan.

Pada briefing tersebut, juru bicara UNHCR juga mencatat bahwa badan PBB tersebut berharap dapat melihat rincian kesepakatan antara kedua negara, dan siap untuk membantu kedua pemerintah bekerja menuju solusi bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh yang sesuai dengan standar pengungsi internasional dan standar hak asasi manusia.

“Pengungsi memiliki hak untuk mengembalikan [dan] kerangka kerja (frame work) yang memungkinkan mereka mendapatkan hak ini sesuai dengan standar internasional, akan disambut baik,” pungkasnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru