oleh

KontraS Serahkan Hasil Dokumentasi kepada KKR Aceh

PENANEGERI, Banda Aceh – Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh telah menyerahkan sejumlah hasil dokumentasi kepada Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi (KKR) Aceh di kantor sekretariat KKR Aceh, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (30/11) sekitar pukul 16.00 WIB.

Informasi diperoleh Penanegeri.com menyebutkan, penyerahan hasil dokumentasi KontraS langsung diserahkan oleh Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra dan diterima langsung Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi, SH, L.LM di dampingi Komisioner KKR Bidang Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran, Evi Narti Zain, SE.

“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mulai mengambil pernyataan dan kesaksian dari korban pelanggaran HAM Aceh. kegiatan ini akan dimulai serentak di 6 (enam) kabupaten kota se-Aceh pada tanggal 5 Desember 2017. Para petugas pengambil pernyataan dari KKR sudah mulai di sebar ke sejumlah lokasi pengambilan pernyataan,” demikian disampaikan Ketua KKR Aceh, Afridal Darmi, SH, L.LM, saat menerima hasil dokumentasi dari Kontras, Kamis (30/11) sore di kantornya.

Dijelaskannya, pengiriman petugas sekaligus untuk melakukan verifikasi data awal yang dimiliki, dengan tujuan untuk memeriksa keberadaan korban atau saksi, apakah masih ada atau sudah meninggal, pindah, dan sebagainya. Setelah kita pastikan keberadaan korban atau saksi barulah kegiatan pengambilan pernyataan yang sesungguhnya kita lakukan.

Baca Juga  Kantor Modus Aceh Diteror Bom Molotov

“Setelah melewatkan tahun pertama untuk membangun kelembagaan supaya dapat berkerja secara maksimal, KKR Aceh mulai melakukan proses pengungkapan kebenaran melalui pengambilan pernyataan korban dan saksi dengan berbasiskan data pelanggaran HAM,” tambah Afridal.

Data tersebut, lanjutnya, selama ini dimiliki oleh kelompok masyarakat sipil yang pernah melakukan pendokumentasian pelanggaran HAM di Aceh. Sejak jauh-jauh hari telah dibangun kesepakatan dengan lembaga masyarakat sipil yang pernah melakukan pendokumentasian untuk bisa berkerjasama dengan KKR Aceh.

“Salah satunya dokumen yang diserahkan oleh KontraS Aceh hari ini,” sebut Ketua KKR Aceh.

Afridal juga menambahkan, sejak awal minggu ini KKR Aceh telah mengirimkan surat kepada lembaga-lembaga pembela HAM untuk membantu melengkapi data korban pelanggaran HAM Aceh, baik lembaga-lembaga yang berada di Aceh, Nasional maupun International.

“Kami juga sudah memberitahu aparat keamanan dan pemerintah kabupaten/kota setempat tentang kegiatan ini,” tandasnya.

KKR Aceh

Sementara itu, di tempat yang sama, Koordinator Kontras Aceh, Hendra Saputra yang akrab disapa Hendra Lawhan menyatakan, KontraS Aceh secara resmi menyerahkan data 245 kasus pelanggaran HAM serius yang didata oleh lembaga kami, kasus-kasus yang diserahkan itu meliputi kasus penghilangan orang secara paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 1989-2005 yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Aceh.

Baca Juga  Silaturahmi ke Dayah, Ini yang Disampaikan Zulkifli Hasan di Aceh

“Penyerahan Ini adalah bentuk dukungan konkrit KontraS Aceh bagi proses pengungkapan kebenaran yang akan dilakukan oleh KKR Aceh,” terangnya.

Data-data tersebut, sambung Hendra, merupakan hasil kegiatan pendokumentasian yang dilakukan oleh Kontras Aceh dari tahun 2000. Data yang diserahkankan oleh KontraS kepada Ketua KKR bertujuan untuk dijadikan sumber guna menemukan kembali korban dan saksi untuk diambil pernyataannya setelah sebelumnya diverifikasi oleh petugas pengambil pernyataan KKR Aceh.

“Upaya permintaan data dan dokumen kepada lembaga pemerintah dan organisasi non pemeritah telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh dalam pasal 22. Bahwa data dan informasi yang dikumpulkan oleh KKR Aceh dijadikan dasar untuk melakukan tahapan selanjutnya dalam pengungkapan kebenaran,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru