oleh

Konvensi Melawan Korupsi : Mengatasi Korupsi ‘dari atas ke bawah’

PENANEGERI, Hukum – Korupsi dan keterlibatannya tidak mengenal batas-batas geografis, dan masyarakat adalah yang paling rentan dan yang paling terluka akibat korupsi.

Hal ini dinyatakan oleh pejabat senior PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada hari Rabu 23 Mei 2018, menyerukan kepada para pemimpin pemerintah di seluruh Dunia untuk melawan bencana korupsi, “dari atas ke bawah”.

“Semuanya dimulai dengan memberi contoh. Dengan menanggulangi korupsi, Pemerintah dapat menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh,” kata Sekretaris Jenderal António Guterres, berbicara pada acara tingkat tinggi yang menandai peringatan ke-15 Konvensi PBB Melawan Korupsi (Convention Against Corruption).

“Masyarakat tidak dapat berfungsi secara adil dan efisien ketika pejabat publik – dari dokter hingga polisi, hakim dan politisi – memperkaya diri mereka sendiri daripada menjalankan tugas mereka dengan integritas,” tambahnya.

Diadopsi pada tahun 2003, Konvensi Melawan Korupsi (Convention Against Corruption) adalah satu-satunya instrumen universal yang mengikat secara hukum, yang disusun untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya.

Masyarakat tidak dapat berfungsi secara adil dan efisien ketika pejabat publik – dari dokter hingga polisi, hakim dan politisi – memperkaya diri mereka sendiri daripada menjalankan tugas mereka dengan integritas, demikian tegas Sekretaris Jenderal António Guterres

Dalam sambutannya, Sekjen PBB António Guterres juga menggarisbawahi bahwa selain merampok sumber daya vital dari layanan publik seperti sekolah dan rumah sakit, korupsi juga memicu perdagangan manusia dan pasar gelap dalam sumber daya alam, senjata, obat-obatan dan artefak budaya.

“Ini memicu konflik, dan ketika perdamaian yang diperoleh dengan susah payah tercapai, korupsi merongrong pemulihan. Korupsi dan kekebalan hukum bersifat korosif, membiakkan rasa frustrasi dan mendorong korupsi lebih lanjut ketika orang tidak melihat cara lain untuk mencapai tujuan mereka, ” kata kepala PBB, menyerukan dukungan politik dan populer yang lebih besar untuk memerangi korupsi.

Dia menggambarkan Konvensi Melawan Korupsi (Convention Against Corruption) sebagai salah satu alat paling efektif yang dunia miliki untuk mencapai tujuan bersama pemerintahan yang baik, stabilitas dan kemakmuran.

“PBB akan terus mendukung setiap langkah negara-negara anggota, membantu untuk terlibat dan memberdayakan warga dalam perjuangan ini, untuk membantu membangun dan meningkatkan institusi yang dapat memenuhi janji mereka,” kata António Guterres.

Berbicara bersama Sekretaris Jenderal, Miroslav Lajčák, Presiden Majelis Umum PBB (President of the UN General Assembly) juga menegaskan kembali bahwa korupsi melukai semua bagian masyarakat dan bahwa “menghancurkan segalanya di (sepanjang) jalannya.”

Pada akhirnya, korupsi menyebabkan penderitaan bagi orang-orang biasa yang menjalani kehidupan sehari-hari mereka, ia menekankan, dengan mengutip contoh-contoh umum: “Ketika mereka berhenti di pos-pos pemeriksaan, untuk suap. Ketika bus tidak datang – atau klinik tidak terbuka – karena anggaran salah dikelola. Atau ketika mereka kehilangan semua tabungan mereka, dari pemerasan,” kata Miroslav Lajčák.

Dia juga menyoroti hubungan antara Agenda Tahun 2030  untuk Pembangunan Berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (2030 Agenda for Sustainable Development and good governance).

“Jika kita ingin mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs), kita perlu mengambil langkah konkret. Ini berarti mengalokasikan anggaran. Ini berarti mengumpulkan lebih banyak dana. Ini akan berarti kebijakan baru dan undang-undang baru,” katanya, menambahkan bahwa cara yang lebih inovatif perlu ditemukan dengan cara bekerja sama.

Yury Fedotov, Direktur Eksekutif dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan atau UN Office on Drugs and Crime (UNODC) juga menggarisbawahi pentingnya Konvensi Melawan Korupsi untuk pembangunan berkelanjutan.

Memperhatikan bahwa sementara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 atau Sustainable Development Goal 16 (SDG16) secara eksplisit mendesak tindakan melawan korupsi, mengatasi masalah adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Tanggapan antikorupsi juga penting untuk memastikan akses ke layanan kesehatan, air bersih, pendidikan, dan layanan penting lainnya; melindungi hutan, lautan, dan margasatwa; dan mengurangi ketidaksetaraan, ” tambahnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru