oleh

KPK Segel 8 Mobil Mewah Bupati Hulu Sungai Tengah

PENANEGERI, Jakarta – Delapan mobil mewah milik Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif di rumah dinasnya disegel tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Delapan unit mobil mewah yang telah telah disegel dengan tanda pita ‘KPK Line’ tersebut di antaranya BMW, Lexus, Cadillac, Jeep Rubicon, Hummer, dan Toyota Velfire.

Abdul Latif sendiri saat ini telah ditahan KPK, usai ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalsel, tahun anggaran 2017.

“Di rumah dinas Bupati ini, KPK line juga dilakukan terhadap delapan mobil,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1).

Tim KPK juga menyegel ruang kerja Latif di Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah, sebuah ruangan di RSUD Damanhuri, rumah dinas Latif, dan kantor Direktur Utama PT Menara Agung, Donny Winoto.

Selain menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalsel, Abdul Latif sebagai tersangka, dalam kasus tersebut lembaga antirasuah juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya.

Baca Juga  KPK Datangi ke Rumah Setya Novanto Malam-malam

Tiga orang tersangka yang ditetapkan KPK adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai, Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto.

Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit diduga menerima komitmen fee dari Donny Winoto.

Komitmen fee itu terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.

KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengadaan pekerjaan pembangunan RS Damanhuri di Barabai tahun 2017.

“Setelah pemeriksaan 1×24 jam, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (5/1/).

Keempat tersangka tersebut adalah Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief, Ketua Kamar Dagang Indonesia Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Dirut PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Dirut PT Menara Agung Donny Winoto.

Baca Juga  Bupati Rita Widyasari Ditahan di Rutan KPK yang Baru

KPK menduga adanya pemberian uang sebagi fee proyek pembangunan ruang Kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimatan Selatan. Agus mengatakan dugaan komitmen fee proyek ini adalah 7,5 persen atau sekitar Rp 3,6 miliar.

“KPK telah memantau adanya komunikasi sejumlah pihak dalam kasus ini membicarakan perihal fee proyek,” jelas Agus.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief, Fauzan dan Abdul Basit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Realisasi pemberian fee proyek diduga dilakukan secara bertahap. Pemberian pertama pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.

Diduga sebagai penerima uang suap, Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga  Wali Kota Tegal Kena OTT KPK

Sedangkan, sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Donny Winoto disangkakan melanggar Pasal ayat (1)? huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Komentar

Berita Terbaru