oleh

KPK Segera Tetapkan Tersangka Baru kasus Pembelian Helikopter AW-101

PENANEGERI, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera menetapkan tersangka baru dari pihak sipil dalam kasus dugaan adanya mark up harga atau penggelembungan harga pembelian helikopter militer AgustaWestland (AW-101) yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 220 miliar.

“Kami di KPK sudah melakukan penyelidikan tapi belum meningkatkan menjadi penyidikan. Dengan kerja sama dengan TNI, kami akan mengumpulkan fakta dan data dan menanyai banyak pihak,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5).

Agus menjelaskan KPK dan TNI telah bekerja sama sejak Januari lalu untuk mengusut kasus pembelian helikopter AW-101 di TNI AU. Menurutnya, dalam pembelian tersebut memang terdapat penggelembungan harga dari seharusnya.

“Akan jelas kalau meningkatkan status tersangka dalam hal ini supliernya. Jadi kalau menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan seperti biasa akan disampaikan latar belakang dan keterkaitannya,” ujarnya dalam konferensi pers bersama pihak TNI di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/5).

Pihak supplier yang dimaksud yakni PT Diratama Jaya Mandiri.

Baca Juga  Dua Pegawai PN Jaksel Ditangkap KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, saat ini KPK masih dalam tahap penyelidikan untuk pihak swasta selain tiga orang dari militer yang telah ditetapkan tersangka. Penyidik KPK masih mengumpulkan berbagai fakta dan memeriksa banyak pihak.

“Dari pihak swasta memang KPK yang tangani. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi penyelidikan bisa naik ke tahap penyidikan,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta.

“Kalau dari laporan teman-teman penyidikan itu, salah satu yang kami tangkap ini semacam mark up, mestinya harganya tak sebesar itu kemudian dikatakan melebihi dari yang seharusnya,” katanya.

Menurut Agus, penyelidik KPK saat ini masih mengumpulkan fakta-fakta dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Namun, hasil penyelidikan sementara, KPK menduga ada penggelembungan harga dalam pembelian helikopter AW 101.

Dalam penyelidikan, KPK menggeledah empat lokasi yang masing-masing yakni, Kantor PT Diratama Jaya Mandiri di Sentul, Bogor Jawa Barat, Kantor di Bidakara, Jakarta, dan salah satu kediaman saksi di Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga  Inilah 6 Permohonan Praperadilan yang Menang Melawan KPK di Pengadilan

Kasus pembelian helikopter AW-101 kini mulai menemukan titik terang. Penyidik dari pihak TNI menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut. Tiga tersangka ini berinisial SS, WW, dan AF. Semuanya berasal dari TNI Angkatan Udara.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, tim penyidik baik dari Polisi Militer (POM) TNI dan KPK, telah memeriksa 6 orang dari kalangan militer dan 7 orang dari kalangan sipil nonmiliter.

Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang yang disita melalui pemblokiran rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Diratama Jaya Mandiri selaku perusahaan penyedia barang sebesar Rp 139 miliar.

“POM TNI sudah mempunyai bukti yang cukup dan sudah memutus dari penyelidikan ke penyidikan,” ujarnya.

Gatot juga menjelaskan, tersangka FA berpangkat marsekal pertama di TNI AU dan berperan sebagai pejabat pembuat akte komitmen (PPK). Tersangka WW berpangkat letnan kolonel administrasi yang berperan sebagai pejabat pemegang kas. Sedangkan SS berpangkat pembantu letnan dua (pelda) yang dalam kasus tersebut menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu. (*)

Komentar

Berita Terbaru