oleh

KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 Jadi Tersangka

PENANEGERI, Sumatera Utara – KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009-2014 sebagai tersangka suap. Mereka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Penetapan 38 tersangka baru itu diketahui dari surat pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ketua DPR Sumut, dengan nomor B/227/DIK.00/23/03/2018 bertanggal 29 Maret 2018 itu ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman, yang telah beredar di kalangan pers.

Terdapat 38 nama yang disebutkan sebagai tersangka, yang merupakan anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, ada yang dari periode 2009-2014 lalu dan ada pula yang masih menjabat di periode 2014-2019, yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013 oleh Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho.

Ke-38 nama tersangka yang tertera dalam surat KPK itu yakni: Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring. Kemudian ada Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Baca Juga  Presiden Minta Kapolri Tuntaskan Kasus Penyiraman Air Keras pada Novel Baswedan

Mereka diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut.

Informasi itu didapat dari surat pemberitahuan penerbitan sprindik yang dikirim KPK kepada Ketua DPRD Sumut pada 29 Maret 2018.

Wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan surat itu, “Ya benar,” kata Basaria Pandjaitan, kepada wartawan, hari Jumat (30/3).

Surat itu menunjukkan ada 12 sprindik yang diterbitkan KPK terhadap 38 orang tersebut. (*)

Komentar

Berita Terbaru